Pemerintah pusat akhirnya merespons aksi swadaya masyarakat yang mengumpulkan hampir Rp1 miliar untuk memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan meninjau langsung kondisi jembatan tersebut pada Rabu (8/7/2026).
Kunjungan Menteri Dody Hanggodo bersama tim satuan tugas (satgas) Kementerian PU bertujuan untuk memastikan keamanan jembatan sebelum digunakan masyarakat. Peninjauan ini dilakukan setelah jembatan tersebut rusak parah akibat banjir bandang pada akhir November 2025 dan diperbaiki secara mandiri oleh warga.
Pemerintah Apresiasi Swadaya, Prioritaskan Keselamatan
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap gotong royong warga dalam memperbaiki akses vital tersebut. Namun, ia menekankan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga kondisi jembatan harus melalui pemeriksaan teknis yang ketat.
“Yang pasti program pembangunannya kalau kita di PU tetap berjalan karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya kita khawatir terhadap keselamatan jembatannya,” kata Apri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Apri, hasil perbaikan swadaya masyarakat perlu dievaluasi agar memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur di Enang-Enang akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga telah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang rela mengumpulkan dana secara mandiri. “Kita berterima kasih pasti, tapi itu enggak cukup. Masih ada beberapa hal yang mesti kita tambahin di situ,” ujar Dody.
Jembatan Terputus Berbulan-bulan, Warga Patungan Dana
Jalan dan Jembatan Enang-Enang sempat terputus selama berbulan-bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh pada akhir November 2025. Akibat perbaikan yang tak kunjung dilakukan oleh pemerintah, warga kemudian berinisiatif menggalang dana hingga hampir Rp1 miliar.
Dana swadaya tersebut digunakan untuk memperbaiki badan jalan, mengaspal ruas yang rusak, serta membangun kembali jembatan agar bisa dilalui kendaraan. Aksi gotong royong ini mendapat perhatian luas dan memicu desakan agar pemerintah segera mengambil alih pembangunan secara permanen.
Polemik dan Rekomendasi
Polemik sempat mencuat ketika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh meminta masyarakat tidak melintasi jalur tersebut karena alasan keselamatan. Setelah menuai kritik, BPJN kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa pembatasan hanya ditujukan bagi kendaraan bermuatan berat.
Di sisi lain, Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mengingatkan agar hasil gotong royong masyarakat tidak dibiarkan terbengkalai. Ia mendorong BPJN Aceh memanfaatkan jalur tersebut secara terbatas apabila hasil kajian teknis menyatakan aman, sembari mempercepat pembangunan jembatan permanen yang telah direncanakan pemerintah.
