BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk memanfaatkan sementara akses Jalan Enang-Enang yang telah dibuka secara gotong royong oleh warga. Desakan ini disampaikan menyusul permintaan maaf BPJN Aceh terkait polemik jalan tersebut, Jumat (26/6/2026).
Safrizal menekankan, jika hasil kajian teknis menyatakan jalur tersebut aman, BPJN Aceh perlu mempertimbangkan pemanfaatan terbatas bagi kendaraan ringan dan mobilitas ekonomi warga. Hal ini penting sambil menunggu pembangunan permanen jembatan dan jalan yang terputus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons yang proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” tegas Safrizal.
Jalan nasional Bireuen–Takengon di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebelumnya terputus total. Masyarakat setempat kemudian berinisiatif membuka kembali akses tersebut secara mandiri melalui aksi gotong royong.
Safrizal menilai semangat gotong royong warga merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa informasi yang jelas dari pemerintah. “Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” ujarnya.
Selain itu, Safrizal juga mendesak BPJN Aceh untuk segera menyampaikan secara terbuka rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027. Informasi tersebut, menurutnya, harus mencakup tahapan kajian teknis, progres pekerjaan yang bisa dipantau publik, hingga solusi jangka menengah selama menunggu pembangunan permanen.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengenai perkembangan penanganan Enang-Enang. Menurut Safrizal, penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui media, tetapi perlu dilakukan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga diminta berperan lebih aktif sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. “Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh berencana memfasilitasi pertemuan lintas sektor. Pertemuan ini akan melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dengan hasil yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
Menurut Safrizal, penanganan Enang-Enang tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dilibatkan dalam setiap tahapan pemulihan agar proses rehabilitasi berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan publik.
