Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut. Langkah ini dinilai mendesak dan menjadi prioritas, mengingat Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah penyumbang PMI yang signifikan.
Nurholis menjelaskan, perlindungan terhadap para pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh. Cakupannya meliputi tahap persiapan keberangkatan, selama mereka bekerja di luar negeri, hingga proses kepulangan kembali ke tanah air.
PMI Pahlawan Devisa, Pemda Bertanggung Jawab
Menurut Nurholis, PMI adalah pahlawan devisa negara yang berjuang demi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak, keselamatan, serta keamanan para PMI tetap terjaga.
DPRD Kabupaten Cirebon juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI. Selain itu, penguatan edukasi kepada calon PMI menjadi krusial agar mereka terhindar dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Lokal
Lebih lanjut, Nurholis menambahkan bahwa perbaikan iklim ketenagakerjaan di daerah juga menjadi kunci utama. Jika lapangan pekerjaan di Kabupaten Cirebon semakin terbuka dan mampu menjanjikan kehidupan yang layak, masyarakat tidak perlu lagi mencari nafkah jauh-jauh ke luar negeri.
Dengan implementasi berbagai langkah tersebut, diharapkan perlindungan bagi PMI dapat semakin optimal. Hal ini sekaligus akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan.
