Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh. Usulan ini menyusul masih tingginya kasus HIV/AIDS yang mencapai 918 kasus sejak tahun 2008 hingga Juli 2026, termasuk 43 kasus baru yang tercatat sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026.
Komite tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan edukasi kepada masyarakat. Irwansyah menyampaikan usulan ini usai menerima audiensi Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh pada Senin, 27 Juli 2026.
Kolaborasi Lintas Sektor Mendesak
Dalam pertemuan tersebut, Adinkes Aceh memaparkan perkembangan kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) serta meminta dukungan DPRK dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Menurut Irwansyah, penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” ujarnya dalam keterangan resmi DPRK Banda Aceh.
Irwansyah juga menyatakan DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan melalui penganggaran maupun fasilitasi kebijakan bagi program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC. Selain itu, ia mengusulkan agar instansi pemerintah, lembaga, dan perusahaan di Banda Aceh dikumpulkan dalam sebuah forum di DPRK guna membangun komitmen bersama, termasuk mendorong pelaksanaan skrining HIV dan TBC di lingkungan kerja masing-masing.
Data Kasus dan Layanan Pengobatan
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan lintas sektor.
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menambahkan bahwa dari seluruh kasus HIV/AIDS yang tercatat di Banda Aceh sejak 2008, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Menurut Rayhan, saat ini terdapat 21 layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh dari total 115 layanan di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga mengungkapkan sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Salah satu faktor risiko terbesar penularan HIV di Banda Aceh, menurutnya, berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
Ancaman TBC dan Dukungan Anggaran
Selain HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti tingginya kasus TBC. Media Yulizar mengatakan TBC merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian serius. Apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan untuk mencegah penularan.
“Kalau dalam satu rumah ada lima orang dan satu positif TBC, maka empat lainnya juga harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Media, salah satu langkah penting dalam pengendalian TBC adalah memperluas kegiatan skrining, baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintah dan swasta. Dalam pertemuan tersebut, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk penyediaan anggaran kegiatan skrining serta edukasi dan kampanye pencegahan HIV/AIDS maupun TBC. Selain itu, mereka berharap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dapat ikut mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan dan keluarganya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius di Banda Aceh. Menurutnya, penambahan 43 kasus baru sepanjang tahun ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih terkoordinasi. Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai wadah koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Karena itu, ia mendukung usulan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh. Musriadi menilai pengendalian HIV/AIDS dan TBC memerlukan keterlibatan berbagai lembaga dan instansi agar upaya pencegahan, penanganan, serta penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih efektif.
