Petambak di Gresik kini dapat bernapas lega. Alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan dipastikan kembali setelah beberapa tahun ditiadakan. Kepastian ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gresik pada Senin, 23 Februari 2026.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengungkapkan bahwa kembalinya kebijakan ini mengakhiri masa penuh kegelisahan bagi para petambak. Selama ini, mereka cemas atas dicabutnya pupuk bersubsidi oleh pemerintah.
“Beberapa tahun belakangan ini kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28 ribu hektare lahan budidaya ikan. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa,” kata Yani.
Yani menjelaskan, ketiadaan pupuk bersubsidi berdampak pada pertumbuhan ikan bandeng, komoditas unggulan Gresik, yang tidak optimal. Hal ini karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton, sumber makanan utama ikan.
Gresik, Lumbung Pangan Nasional Sektor Perikanan
Gresik dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional di sektor perikanan, mencakup budidaya, tangkap, hingga pengolahan dan pemasaran. Luas lahan budidayanya mencapai 28.653,27 hektare, terdiri dari tambak payau seluas 15.601,26 hektare dan tambak tawar 13.052,01 hektare.
Jumlah pembudidaya ikan di Gresik mencapai 20.279 orang, terdiri dari 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega, yang tersebar di 16 kecamatan. Oleh karena itu, pupuk bersubsidi dinilai amat krusial bagi keberlangsungan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Tingginya jumlah petambak ini sejalan dengan produksi ikan budidaya yang signifikan. Pada tahun 2025, hasil ikan di Gresik mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi Rp3,54 triliun. Khusus untuk komoditas bandeng, produksi diperkirakan mencapai sekitar 90.000 ton per tahun.
“Kalau harga bandeng rata-rata Rp10.000 per kilogram, hampir Rp900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” tegas Yani, menyoroti dampak ekonomi dari sektor tambak.
Pupuk Bersubsidi Kembali Dialokasikan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, memastikan bahwa aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Pupuk di Petrokimia. Aspirasi tersebut kini resmi masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.
“Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional. Ke depan kami akan fokus pada pembenahan data agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya,” terang Panggah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Haeru Rahayu, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir yang berdampak pada para pembudidaya.
