Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengevaluasi dan memutus kontrak vendor pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir. Desakan ini muncul setelah Al-Farlaky menyoroti lambannya progres pembangunan huntara di Gampong Blang Senong, Kecamatan Pante Bidari, yang dinilai jauh dari target.
Kekecewaan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky diluapkan saat kunjungan kerja pada Sabtu, 28 Maret 2026. Ia menilai, kondisi huntara yang belum rampung dan layak huni menunjukkan ketidakseriusan vendor dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan, sementara ratusan warga terdampak masih menanti kepastian tempat tinggal.
“Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang butuh tempat tinggal. Kenapa bisa terbengkalai begini? Ini belum selesai dengan layak,” tegas Iskandar Usman Al-Farlaky, dikutip dari keterangan resmi pemerintah daerah.
Al-Farlaky menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan ketidakseriusan. Ia meminta BNPB untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu dekat.
“Kalau tidak sanggup, sampaikan dari awal. Ambil sikap, putuskan kontrak dengan vendor. Tidak boleh lamban seperti ini,” ujarnya.
Menurut Al-Farlaky, pemerintah daerah tidak akan mentolerir vendor yang bekerja asal-asalan, terutama dalam proyek yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Meskipun program huntara merupakan kewenangan BNPB, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaannya.
“Kami tidak lepas tangan. Perlu diluruskan, ini program BNPB, termasuk vendornya. Namun karena ini menyangkut rakyat kami, tetap akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya.
BNPB Janji Percepat Pengerjaan
Menanggapi desakan tersebut, Perwakilan BNPB, Isroil Samihardjo, mengakui adanya kendala dalam distribusi material ke lokasi pembangunan di Blang Senong. Ia menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mengevaluasi seluruh vendor yang bermasalah serta mempercepat penyelesaian proyek.
“Kami meminta maaf atas kendala di lapangan. Kami akan mengevaluasi seluruh vendor yang bermasalah. Insyaallah dalam 10 hari ke depan pembangunan ini akan kita rampungkan,” ujar Isroil Samihardjo.
Ratusan Warga Masih Mengungsi
Hingga Jumat, 27 Maret 2026, sebanyak 373 kepala keluarga (KK) atau 1.259 jiwa penyintas banjir di Kabupaten Aceh Timur masih bertahan di pengungsian. Para pengungsi tersebar di 13 titik di sembilan desa pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Serbajadi.
Di Kecamatan Pante Bidari, sebagian warga masih tinggal di tenda, sementara sebagian lainnya telah menempati huntara yang belum rampung. Sementara itu, di Kecamatan Serbajadi, pengungsi menempati kantor desa, sekolah, dan bangunan milik desa. Kondisi ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Februari lalu yang mencatat lebih dari 2.000 jiwa mengungsi.
Ribuan Rumah Rusak Akibat Banjir
Selain persoalan huntara, dampak banjir juga menyebabkan kerusakan rumah dalam jumlah besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengusulkan 25.918 unit rumah terdampak, terdiri dari 16.590 rusak ringan, 5.484 rusak sedang, dan 3.844 rusak berat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.293 unit telah diverifikasi oleh BNPB, dengan rincian 2.500 rusak ringan, 2.362 rusak sedang, dan 2.431 rusak berat. Pemerintah daerah masih mengusulkan data tambahan ke BNPB setelah adanya sanggahan dari masyarakat.
