Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan senilai Rp100,97 miliar untuk penanganan korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di kompleks Pendopo Bupati Aceh Timur pada Senin, 16 Maret 2026. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut hadir dalam acara tersebut.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp100.975.850.000. Rinciannya meliputi bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 7.643 kepala keluarga senilai Rp38,21 miliar, bantuan jaminan hidup bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38,92 miliar, serta bantuan isi hunian untuk 7.643 keluarga senilai Rp22,92 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan santunan ahli waris bagi 60 korban meninggal dunia sebesar Rp900 juta, serta santunan bagi dua korban luka berat dengan total Rp10 juta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan detail bantuan tersebut.
“Untuk yang meninggal dunia, dukungan sebesar Rp15 juta, luka berat Rp5 juta. Selain itu ada bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per keluarga, bantuan stimulan sosial ekonomi Rp5 juta per keluarga, serta jaminan hidup selama tiga bulan bagi warga terdampak,” kata Saifullah Yusuf dikutip dari keterangan resmi.
Secara keseluruhan, total bantuan yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana di seluruh Provinsi Aceh mencapai Rp585,44 miliar, mencakup 45.416 kepala keluarga atau sekitar 164.531 jiwa. Sementara itu, total bantuan untuk wilayah terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai Rp878,68 miliar.
Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh bantuan disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penerima. Ia menjelaskan bahwa proses pendataan penerima bantuan dimulai dari data awal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian disusun secara by name by address oleh pemerintah daerah, dan diperkuat oleh kepolisian serta kejaksaan.
Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan dipadankan dengan data kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Hingga saat ini, proses penyaluran bantuan telah mencapai lebih dari Rp713 miliar, sementara kebutuhan bantuan yang telah diverifikasi mencapai Rp878 miliar. Sisa bantuan masih dalam proses di Kementerian Keuangan dan diharapkan dapat disalurkan sebelum Lebaran.
Dampak Ekonomi dan Dukungan Infrastruktur
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, menyampaikan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban korban bencana, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah. Menurut Tito, dampak bencana turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah terdampak.
Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi di Aceh pada triwulan IV 2025 tercatat minus 1,6 persen. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memperkuat daya beli sehingga proses pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat,” kata Tito.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh, lebih dari Rp6 triliun untuk Sumatra Utara, dan lebih dari Rp2 triliun untuk Sumatra Barat.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana di wilayahnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat terdampak bangkit kembali dan mempercepat proses pemulihan di Aceh Timur.
