Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai 85 persen. Total dana lebih dari Rp15 triliun telah tersalurkan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Dalam keterangannya, Gus Ipul merinci bahwa penyaluran PKH triwulan pertama telah terealisasi kepada 8.940.958 KPM, dengan anggaran sekitar Rp6 triliun. Angka ini setara dengan 89,4 persen dari total penerima bansos PKH. Sementara itu, bansos BPNT berupa sembako telah tersalurkan senilai lebih dari Rp9 triliun. Penyaluran ini mencapai sekitar 86,9 persen dari keseluruhan KPM penerima BPNT, yang berjumlah 18,25 juta KPM. Secara keseluruhan, sekitar 10 juta KPM telah menerima bansos PKH dan BPNT.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada tahun 2026, Kementerian Sosial juga mencatat adanya penambahan sekitar 1 juta penerima PKH baru dan 2 juta KPM baru untuk bansos sembako. Mereka terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bagi KPM baru, proses penyaluran masih memerlukan tahapan pembuatan buku rekening kolektif (burekol), pendistribusian kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul menyebut proses burekol dapat memakan waktu sekitar 1-2 bulan.

Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap I 2026 Capai 85 Persen, Masyarakat Bisa Cek Mandiri via Ponsel
Senin, 23 Februari 2026
Nabilah O’Brien: “Saya Diminta Rp1 Miliar,” Pemilik Bibi Kelinci Jadi Tersangka Usai Bela Karyawan dari Pengunjung Tak Bayar
Minggu, 8 Maret 2026

Cara Mengecek Status Bansos PKH dan BPNT

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan dan periode penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui laman resmi Kementerian Sosial:

  1. Buka situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
  2. Masukkan data wilayah sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
  3. Isi nama lengkap sesuai KTP.
  4. Masukkan kode verifikasi (captcha).
  5. Klik tombol Cari Data.
  6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan dan periode penyaluran.

Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan dengan menghubungi pendamping sosial atau kantor desa/kelurahan setempat. KPM dapat menanyakan status berdasarkan data DTKS/DTSEN yang menjadi acuan pemerintah.

Inara Rusli Sholat Tanpa Mukena Bareng Starla, Video Viral Picu Debat Sengit Netizen
Selasa, 24 Februari 2026

Secara spesifik, di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, bansos PKH dan sembako telah tersalurkan senilai Rp1,8 triliun kepada sekitar 1,7 juta KPM.

Kementerian Sosial juga berencana mengajukan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk program bansos adaptif. Program ini bertujuan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana, termasuk santunan kematian dan luka, serta jaminan hidup.

Rincian Pengajuan Bansos Adaptif

  • Santunan ahli waris: Rp14,8 miliar untuk 990 jiwa (Rp15 juta per jiwa).
  • Bantuan hunian siap salur: Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu KK (Rp3 juta per keluarga).
  • Bantuan jaminan hidup siap salur: Rp25,8 miliar untuk 19,1 ribu jiwa (Rp15 ribu per jiwa).

Mekanisme penyaluran bansos adaptif akan mengacu pada data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).