Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai angka fantastis Rp450 miliar. Jumlah ini disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya SiLPA tersebut memicu sorotan, terutama terkait rendahnya realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, menjelaskan bahwa tingginya SiLPA ini diakibatkan oleh anggaran yang seharusnya dibelanjakan untuk proyeksi sejumlah OPD pada tahun lalu, namun tidak dapat terlaksana. “Kita masih melakukan identifikasi, namun yang sudah dilaksanakan namun belum tuntas pembayarannya ada sekitar Rp50,8 miliar, dari total SiLPA Rp450 miliar,” kata Nurhamim pada Senin (2/3/2026).
Nurhamim secara spesifik menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai OPD dengan pembayaran yang belum tuntas paling besar. Ia menguraikan, alasan di balik belum tuntasnya pembayaran tersebut adalah karena “kalah cepat dengan waktu sehingga ada sistem administrasi yang tidak terpenuhi.”
Lebih lanjut, Nurhamim menambahkan bahwa akumulasi SiLPA hingga Rp450 miliar juga disebabkan oleh “banyak pergeseran rasionalisasi kegiatan 2025.” Ia menegaskan, “Paling besar realisasi belanja kurang di PUTR.”
Menyikapi kondisi ini, Pemkab Gresik berencana memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada sektor infrastruktur. Sebagian dana SiLPA 2025 akan diproyeksikan untuk penambahan postur belanja daerah di bidang infrastruktur pada tahun ini.
“Kami memberikan batasan tertentu infrastruktur mana yang akan menjadi prioritas dan feedback hingga multiplayer efek terhadap ekonomi, kemiskinan, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkas Nurhamim, menekankan kriteria pemilihan proyek infrastruktur yang akan didanai.
