Pemerintah akan menerapkan skema pembelajaran hybrid yang mengombinasikan metode daring dan tatap muka di sekolah mulai April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, secara daring pada Senin, 16 Maret 2026. Pratikno menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penghematan energi dan kualitas pendidikan.

Pembelajaran Fleksibel dan Efisien

Menurut Pratikno, pembelajaran tidak akan sepenuhnya dialihkan ke sistem daring, melainkan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. “Kegiatan yang membutuhkan praktik langsung seperti eksperimen laboratorium tetap dilakukan secara tatap muka, sementara materi teoritis lebih banyak disampaikan secara daring,” ujarnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi nasional. Pemerintah menilai mobilitas harian siswa dan tenaga pendidik turut berkontribusi signifikan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan ini. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan hybrid terbukti lebih efektif dalam menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memberikan fleksibilitas bagi siswa dan guru.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet siswa guna mencegah kendala teknis di berbagai daerah. Penyesuaian juga akan dilakukan pada distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring perubahan jadwal kehadiran siswa di sekolah.

Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyelaraskan kalender pendidikan nasional, dan hasilnya akan segera dilaporkan kepada Presiden. Pemerintah berharap penerapan pembelajaran daring secara selektif ini dapat menekan mobilitas dan konsumsi energi tanpa mengurangi kualitas pendidikan.