Sorotan publik kini mengarah kepada Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud. Ia menjadi perbincangan setelah kepemilikan 41 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Yasika Group miliknya didesak untuk diaudit. Desakan ini muncul menyusul penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait kasus korupsi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah mengamankan Dadan Hindayana pada Rabu, 3 Juni 2026. Penangkapan eks Kepala BGN tersebut memicu perhatian luas terhadap tata kelola dan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @makassar.iinfo pada Minggu, 7 Juni 2026, nama Yasika Aulia Ramadhani dan 41 dapur MBG miliknya menjadi fokus utama. Postingan tersebut secara spesifik menyatakan, “Usai Dadan Hindayana ditangkap, 41 Dapur MBG milik Yasika Aulia anak pejabat DPRD Sulsel didesak untuk diperiksa.”
Mencuatnya keterlibatan kemitraan MBG dalam skala besar ini mendorong aktivis anti-korupsi, Sholehudin, untuk angkat bicara. Sholehudin mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas dapur yang berada di bawah kendali yayasan tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh Terhadap 41 SPPG Yasika Group
Sholehudin secara terpisah menegaskan bahwa langkah audit dan pemeriksaan independen mutlak diperlukan pasca-penangkapan Dadan Hindayana. Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan seluruh rantai pasok dan pengelolaan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai regulasi, serta bebas dari indikasi penyimpangan anggaran negara.
Oleh karena itu, Sholehudin mendesak adanya pemeriksaan transparan terhadap proses legalitas formal, termasuk izin operasional puluhan dapur bentukan Yayasan Yasika Group. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan program yang melibatkan dana publik.
“Setelah kasus yang menyeret petinggi BGN terungkap, seluruh mitra yang mengelola program dalam jumlah besar juga perlu diaudit secara terbuka,” tegas Sholehudin dalam keterangannya, pada Sabtu, 6 Juni 2026.
