Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan penguatan perlindungan serta pemberdayaan perempuan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional pada Minggu (8/3/2026). Langkah ini dinilai krusial untuk memperluas peran perempuan dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.
Dalam keterangannya di Surabaya, Khofifah menyampaikan bahwa jumlah perempuan di Jawa Timur sangat besar, sehingga memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data semester kedua tahun 2025, total penduduk Jawa Timur mencapai 42.226.212 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 50,15 persen atau sebanyak 21.179.156 jiwa merupakan perempuan.
Khofifah menegaskan, angka tersebut tidak hanya menjadi kekuatan besar bagi pembangunan, tetapi juga menuntut agar perempuan benar-benar mendapatkan ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor.
Perkembangan Indikator Gender di Jawa Timur
Ia menjelaskan bahwa sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Salah satunya terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur pada 2024 yang tercatat sebesar 92,19. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 91,85, mengindikasikan kemajuan signifikan dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender di Jawa Timur.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Jawa Timur juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, nilai IKG tercatat sebesar 0,347, turun dari angka 0,423 pada tahun sebelumnya. Capaian ini juga berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,421, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang relatif lebih rendah.
Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.
Tantangan yang Masih Menghadang
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Khofifah menegaskan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Beberapa di antaranya meliputi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, hingga persoalan stunting.
Menurutnya, peningkatan kualitas hidup perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan itu sendiri.
