Polemik pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) belakangan ini bukan sekadar perdebatan anggaran. Lebih dari itu, ia mencerminkan tarik-menarik pengaruh di dalam lingkar kekuasaan Aceh, sekaligus membuka cara bagaimana kritik direspons dan loyalitas politik bekerja.
Sejumlah pendukung Muzakir Manaf mencoba membangun narasi bahwa penolakan terhadap pemangkasan JKA berasal dari kubu rival politik Pilkada 2024, terutama lingkar Bustami Hamzah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dibingkai sebagai operasi politik pihak kalah yang belum menerima hasil kontestasi.
Ketua Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, Aisyah Ismail, misalnya, meminta pihak yang kalah dalam Pilkada 2024 tidak berbicara dahulu agar tidak menimbulkan salah kaprah di masyarakat. “Jangan sampai yang kalah dalam dinamika politik justru membuat kegaduhan baru di tengah masyarakat,” ujar politisi asal Aceh Timur itu.
Namun, fakta politik justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Penolakan terhadap pemangkasan anggaran JKA dari Rp800 miliar menjadi Rp114 miliar pertama kali mengeras justru dari internal Partai Aceh sendiri. Ketua DPR Aceh Zulfadli, Ketua Fraksi Partai Aceh Teungku Anwar, hingga sejumlah unsur legislatif yang berada dalam orbit politik Mualem secara terbuka menyatakan keberatan.
Yang disoal Zulfadli adalah pemangkasan anggaran itu terjadi setelah anggaran disepakati antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, lalu menciut usai evaluasi Kemendagri atas rancangan APBA 2026. Pemangkasan itu, menurut Zulfadli, tanpa sepengetahuannya. Hal lain, pemangkasan itu bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 yang menyebut jaminan kesehatan sebagai seluruh penduduk Aceh, bukan berbasis desil ala bantuan sosial seperti dalam skema terbaru yang diatur lewat Pergub No.2 Tahun 2026. Itu sebabnya, Zulfadli berteriak “siapa yang rampok anggaran JKA ini.”
Yang ditentang adalah Sekda Aceh Nasir Syamaun selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sekaligus Ketua Tim JKA. Seperti Zulfadli, Sekda Nasir juga ditunjuk oleh Mualem. Jika Zulfadli ditunjuk Mualem dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Aceh, Sekda Nasir ditunjuk Mualem selaku Gubernur Aceh. Karena itu, muncul dugaan, keduanya sedang berebut pengaruh sebagai siapa yang paling didengar oleh Mualem. Orang Aceh bilang, “bek na manok agam laen”. Jangan ada ayam jantan lain. Dengan kata lain, keributan itu bukan mula-mula datang dari luar pagar. Ia tumbuh dari dalam rumah kekuasaan sendiri.
Menutupi Retak di Dalam Rumah Kekuasaan
Karena gejolak muncul dari internal sendiri, maka narasi tentang “serangan kubu lawan” menjadi penting secara politik. Ia membantu mengalihkan perhatian publik. Percakapan yang semula berfokus pada pertanyaan “mengapa JKA dipangkas drastis” dan “kemana uangnya dialihkan tanpa persetujuan DPRA” perlahan diarahkan menjadi “siapa yang sedang menyerang pemerintah.”
Di sini, persoalannya bukan lagi tentang budaya malu atau malèe dalam pengertian tradisional Aceh. Yang terjadi lebih menyerupai upaya mempertahankan citra kekompakan dengan cara melempar kesalahan kepada pihak luar. Cara seperti ini lazim dalam politik: ketika konflik internal mulai terlihat publik, maka pihak luar dijadikan kambing hitam agar rumah sendiri terlihat tetap utuh. Padahal substansi persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar pertarungan antar-kubu politik. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman masyarakat kecil terhadap akses layanan kesehatan mereka.
Oposisi yang Sesungguhnya Sudah Cair
Narasi tentang “serangan kubu Bustami” juga problematis jika melihat realitas politik Aceh pasca-Pilkada. Basis politik Pilkada hari ini sesungguhnya sudah sangat cair. Dukungan politik di Aceh tidak seluruhnya dibangun oleh ikatan ideologis jangka panjang, melainkan oleh koalisi kepentingan yang bergerak mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan.
Faktanya, mantan tim Bustami saat Pilkada kini ada yang “mengabdi” di kubu Sekda Aceh, sebagian lain merapat ke Ketua DPR Aceh. Ada juga yang tidak kemana-mana alias gantung sepatu dari dunia politik. Kautsar M. Yus, misalnya, kini fokus berbisnis kopi di Jakarta. Bustami sendiri kini memilih menyepi dari hiruk pikuk politik.
Seorang mantan pendukung Bustami Hamzah menggambarkan situasi itu secara lugas: “Ikatan dengan Bustami Hamzah ya saat pilkada saja. Begitu pilkada selesai, ya sudah, bubar. Itu bukan kepentingan ideologis, tapi politik pragmatis yang sifatnya sementara.” Pernyataan itu menjelaskan banyak hal. Pembelahan politik Pilkada tidak lagi bekerja secara kaku setelah pemilihan selesai. Sebagian aktor berpindah posisi, sebagian beradaptasi, dan sebagian lain melebur ke dalam orbit kekuasaan baru.
Situasi ini juga tidak dapat dilepaskan dari karakter politik Bustami sendiri. Ia bukan politisi yang tumbuh dari jaringan kader ideologis atau basis massa loyal yang militan. Bustami Hamzah berasal dari latar birokrasi sebagai mantan aparatur sipil negara yang memilih pensiun dini untuk mengikuti Pilkada 2024. Dukungan terhadapnya lebih banyak terbentuk oleh momentum elektoral dan pertemuan kepentingan politik yang sementara. Karena itu, membayangkan adanya satu gerakan oposisi besar yang tetap solid dan terorganisir untuk menggoyang pemerintahan menjadi kurang sesuai dengan realitas politik Aceh hari ini. Yang tampak justru sebaliknya: tarik-menarik pengaruh sedang berlangsung di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.
Meuseunoh di Dalam Rumah Sendiri
Dalam bahasa Aceh, “meuseunoh” menggambarkan perebutan atau tarik-menarik yang keras. Dan dalam polemik JKA, gejala itu tampak berlangsung di antara sesama unsur kekuasaan. Ada yang berbicara atas nama efisiensi anggaran. Ada yang tampil sebagai pembela hak kesehatan rakyat. Ada pula yang berusaha menjaga basis legitimasi politik masing-masing. Namun di tengah perebutan tafsir itu, rakyat justru berdiri di posisi paling rapuh.
Bagi warga kecil, JKA bukan sekadar angka dalam postur APBA. Ia adalah kemungkinan untuk tetap bisa berobat ketika sakit datang. Ia adalah harapan agar keluarga miskin tidak harus menjual sawah, motor, atau perhiasan terakhir hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Karena itu, ketika elite sibuk saling mencurigai dan membangun narasi politik, masyarakat sebenarnya sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih sederhana: kepastian. Mereka tidak terlalu peduli siapa yang menang atau kalah pilkada. Mereka hanya ingin tahu apakah kartu berobat mereka masih berlaku ketika dibutuhkan.
Meupakat yang Mulai Hilang
Aceh sesungguhnya memiliki warisan budaya politik yang kuat: “duek pakat”—tradisi mencari mufakat sebelum persoalan membesar menjadi pertikaian yang merusak semua pihak. Dalam tradisi lama Aceh, perbedaan pandangan bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ia diselesaikan lewat musyawarah demi menjaga marwah bersama. Karena itu, kritik tidak selalu dipandang sebagai ancaman. Kadang ia justru bentuk kepedulian terakhir sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.
Sayangnya, dalam politik modern yang terlalu sibuk merawat citra, kritik lebih sering dibaca sebagai serangan. Energi kekuasaan akhirnya habis untuk mencari lawan politik, bukan mencari jalan keluar. Padahal rumah yang retak tidak akan kembali utuh hanya dengan menunjuk musuh di luar pagar. Kadang yang paling dibutuhkan bukan kambing hitam baru, melainkan keberanian mengakui bahwa keributan terbesar memang sedang terjadi di dalam rumah sendiri.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat semestinya kembali fokus pada substansi persoalan: bagaimana memastikan masyarakat tetap memperoleh kepastian layanan kesehatan tanpa dibayangi kecemasan soal pembiayaan berobat. Perbedaan pandangan terkait JKA seharusnya dibuka dalam ruang diskusi yang profesional, proporsional, dan transparan, bukan dibawa ke dalam pertarungan narasi politik yang justru memperkeruh suasana. Sebab pada akhirnya, yang paling merasakan dampak dari tarik-menarik elite bukanlah para politisi, melainkan masyarakat kecil yang menggantungkan harapan pada kartu berobat mereka. Jika meupakat masih ingin dipertahankan sebagai nilai politik Aceh, maka jalan keluarnya bukan saling mencurigai atau mencari kambing hitam baru, melainkan menurunkan ego untuk duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. Akankah mereka bersedia menurunkan ego demi rakyat? Kita tunggu saja.
