Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan kembali memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini menyuarakan lima tuntutan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Massa yang mulai berkumpul sejak siang hari ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas terkemuka, antara lain Universitas Indonesia (UI), IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Gunadarma. Turut bergabung pula organisasi mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional dan Serikat Mahasiswa Progresif (Semar) UI, yang bersama-sama memenuhi area bundaran ikonik tersebut.
Lima Tuntutan Mendesak Aliansi Mahasiswa
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyampaikan langsung poin-poin tuntutan aliansi di hadapan aparat kepolisian yang berjaga. Menurut Athof, sapaan akrabnya, ada lima poin krusial yang menjadi dasar aksi mereka hari ini:
- Mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak tepat sasaran.
- Menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), yang disebut semakin memberatkan rakyat kecil.
- Menuntut penghentian program MBG dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih. “Hentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Athof dalam orasinya di atas mobil komando.
- Menuntut diakhirinya praktik militerisme di ranah sipil.
- Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah. “Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah,” tegas Athof.
Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam orasinya, Athof menyoroti kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang dinilai memprihatinkan. Ia memberikan contoh konkret seperti melambungnya harga beras, menyempitnya lapangan kerja, hingga kesulitan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini, menurutnya, kontras dengan fokus pemerintah.
“Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” ucap Athof dengan nada tinggi di depan ribuan pendukung, mengkritik dugaan pemerintah yang lebih memprioritaskan citra dan pembagian proyek kepada kelompok tertentu.
