Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik melayangkan surat resmi kepada ratusan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 18 kecamatan. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat dan pihak sekolah terkait distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menggunakan kantong plastik.
Kebijakan DLH Gresik ini sejalan dengan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya telah melarang penggunaan kantong plastik dalam distribusi MBG. BGN menekankan bahwa makanan harus ditempatkan dalam wadah yang representatif dan higienis demi menjaga kualitas serta kesehatan penerima manfaat.
Kepala DLH Gresik, Sri Subaidah, mengungkapkan keresahan para guru dan wali murid. Menurutnya, penggunaan plastik tidak hanya menurunkan kualitas makanan, tetapi juga memicu penumpukan sampah dalam kapasitas besar di lingkungan sekolah.
“Kami dapat aduan dari wali murid dan kepala sekolah terkait penumpukan sampah plastik akibat distribusi MBG. Kami langsung tindak lanjuti dengan menyurati seluruh dapur SPPG se Kabupaten Gresik,” kata Sri Subaidah pada Jumat (13/3/2026).
Dalam surat tersebut, DLH Gresik menegaskan poin-poin imbauan agar pengelola dapur meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dan segera beralih ke kemasan yang lebih sehat serta ramah lingkungan. Hal ini penting agar tujuan program nasional untuk meningkatkan gizi tidak menyisakan masalah lingkungan di daerah.
Tidak hanya itu, DLH Gresik juga berencana memanggil seluruh pengelola dapur SPPG untuk diberikan edukasi mendalam. Total ada 105 dapur SPPG yang telah beroperasi di Gresik.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengundang mereka guna memberikan edukasi terkait alternatif kemasan plastik dan teknis pengelolaan limbah dapur, baik organik maupun non-organik,” tambah Subaidah.
Subaidah menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) ini adalah untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal tanpa merugikan ekosistem lingkungan.
