Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, langsung memberikan tugas krusial kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang baru dilantik, Mawardi Nur. Penugasan ini datang di tengah berbagai perhatian publik terhadap proses pengangkatan Mawardi sebagai Kepala BPMA.
Mawardi Nur, yang resmi menggantikan Nasri Djalal, diinstruksikan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (lifting) di Blok Andaman serta seluruh wilayah kerja migas di Aceh. Pelantikan Mawardi Nur berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026).
Tugas Prioritas: Tingkatkan Lifting Migas Aceh
Bahlil Lahadalia secara tegas menyampaikan arahannya kepada Mawardi Nur. “Tingkatkan lifting di Andaman,” kata Bahlil kepada wartawan usai pelantikan. Selain Blok Andaman, Bahlil juga menekankan pentingnya peningkatan produksi dari seluruh blok migas yang beroperasi di wilayah Aceh. “Naikkan juga semua sumber blok minyak kita yang ada di wilayah Aceh,” ujarnya, seperti dilansir dari Antara.
Blok Andaman merupakan salah satu proyek migas strategis nasional, terutama setelah ditemukannya cadangan gas besar oleh Mubadala Energy. Pada tahap awal, lapangan tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day).
Namun, pengembangan Blok Andaman masih menjadi pembahasan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM. Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengelolaan gas Lapangan Tangkulo South Andaman dilakukan melalui Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, bukan menggunakan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di lepas pantai.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta agar sebagian gas dari Andaman dialokasikan untuk kebutuhan industri di Aceh serta mengusulkan penundaan sementara persetujuan Plan of Development (PoD) hingga berbagai kepentingan daerah tersebut dapat diakomodasi.
Pelantikan di Tengah Sejumlah Sorotan
Pelantikan Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA mengakhiri proses pengusulan yang berlangsung selama beberapa bulan dan diwarnai sejumlah sorotan publik.
- Perubahan Usulan Calon: Dokumen yang diperoleh Pintoe.co menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh beberapa kali mengubah usulan calon Kepala BPMA sebelum akhirnya kembali menetapkan Mawardi Nur sebagai calon tunggal dan memperoleh persetujuan Menteri ESDM.
- Perbedaan Penilaian Kinerja: Proses pergantian Kepala BPMA juga menjadi perhatian setelah Pintoe.co mengungkap adanya perbedaan penilaian terhadap kinerja Nasri Djalal. Laporan Komisi Pengawas BPMA Tahun 2025 memberikan penilaian positif terhadap kinerja BPMA, namun sekitar 49 hari kemudian Pemerintah Aceh mengusulkan pemberhentian Nasri dengan alasan tidak cakap menjalankan tugas dan fungsi.
- Persyaratan Usia: Pengangkatan Mawardi juga menyisakan pertanyaan terkait persyaratan usia. Pintoe.co sebelumnya mengungkap bahwa pengumuman seleksi terbuka Kepala BPMA tahun 2024 mensyaratkan calon berusia minimal 40 tahun. Berdasarkan daftar riwayat hidup yang diperoleh Pintoe.co, Mawardi Nur lahir pada 1 Februari 1990, sehingga saat dilantik masih berusia 36 tahun.
- Klaim Alumni Universitas: Di sisi lain, Mawardi juga belum memberikan klarifikasi maupun dokumen yang memverifikasi klaimnya sebagai alumni University of California, Irvine (UC Irvine). Sebelumnya, pihak UC Irvine menyatakan kepada Pintoe.co tidak menemukan catatan atas nama Mawardi Nur dalam basis data mahasiswa maupun alumni universitas tersebut.
Kini, di tengah berbagai sorotan tersebut, tantangan pertama yang dihadapi Mawardi sebagai Kepala BPMA adalah memenuhi target Menteri ESDM untuk meningkatkan lifting migas Aceh, terutama dari proyek strategis Blok Andaman yang menjadi harapan baru produksi gas nasional.
