Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat memulihkan sektor perikanan di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan pesisir. Salah satu fokus utama adalah penanganan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan alur pelayaran, menghambat aktivitas vital nelayan.
Pendangkalan ini terjadi akibat material banjir dan longsor yang terbawa ke pesisir, membuat jalur keluar-masuk kapal nelayan terganggu, terutama saat air laut surut. Kondisi ini secara langsung memengaruhi mata pencarian masyarakat pesisir yang bergantung pada laut.
Langkah Strategis KKP untuk Pemulihan
Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP telah menyiapkan serangkaian langkah komprehensif. Ini meliputi penanganan sedimentasi, dukungan alat berat, penguatan tata kelola ruang laut, hingga pengembangan kawasan pesisir secara terpadu.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, menekankan pentingnya peran Aceh Besar dalam konteks ini. “Kabupaten Aceh Besar punya potensi strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis perikanan, sehingga untuk percepatan pembangunan pascabencana, salah satu prioritas KKP adalah penguatan regulasi pemanfaatan ruang laut dan kawasan pesisirnya,” ujar Permana dalam keterangan resmi KKP pada Rabu, 8 Juli 2026.
Selain itu, KKP juga mempercepat proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar legalitas pemanfaatan ruang laut. Upaya ini dilengkapi dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta pengembangan kawasan pesisir untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Dukungan Alat Berat Percepat Bangkitnya Usaha Perikanan
Dalam upaya konkret lainnya, KKP menyalurkan dukungan alat berat berupa ekskavator. Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa bantuan ini lebih dari sekadar dukungan fisik. “Bantuan ekskavator ini bukan sekadar dukungan alat berat, tetapi bagian dari upaya mempercepat bangkitnya aktivitas usaha pembudi daya di daerah terdampak bencana,” kata Tb Haeru Rahayu.
KKP menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses pemulihan tidak hanya menyelesaikan dampak langsung bencana, tetapi juga secara fundamental memperkuat kembali aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Aceh dalam jangka panjang.
