Pemerintah telah menetapkan skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mengikuti hari aktif sekolah. Namun, pengecualian khusus diberikan bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, yang tetap akan menerima distribusi makanan hingga hari Sabtu.
Kebijakan baru ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan asupan gizi yang merata, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa perubahan pola penyaluran dari enam hari menjadi lima hari berpotensi menghemat hingga Rp40 triliun per tahun.
Penyesuaian Jadwal dan Prioritas Gizi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mayoritas sekolah yang menerapkan lima hari belajar akan menerima MBG selama lima hari dalam sepekan. Namun, untuk daerah rawan stunting, kebijakan khusus diberlakukan.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan, merujuk hasil Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) pada 28 Maret 2026.
Selain itu, penyaluran MBG juga berbasis kehadiran siswa, artinya program hanya diberikan saat siswa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Jika libur, distribusi dihentikan sementara. BGN menekankan pentingnya pendataan akurat sebagai dasar penyaluran, menggunakan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kementerian Kesehatan RI untuk menentukan wilayah prioritas, khususnya di Indonesia bagian timur.
“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda,” tegas Dadan.
Program ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui posyandu atau layanan langsung ke rumah. Sementara itu, santri dan peserta didik di lembaga keagamaan menerima MBG di tempat mereka mondok.
Efisiensi Anggaran di Tengah Ketidakpastian
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti aspek efisiensi anggaran dari skema baru ini. “Biasanya seminggu enam hari, sekarang menjadi lima hari. Itu bisa menghemat cukup banyak, sekitar Rp40 triliun setahun,” ujar Purbaya.
Efisiensi ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan kualitas program sebagai prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Skema ini diharapkan membuat penyaluran MBG lebih tepat sasaran, khususnya di daerah rawan stunting.
