Kuwu Pamengkang, Kosasih, membantah keras tudingan pemerasan dan aksi premanisme yang dialamatkan kepada dirinya dan masyarakat terkait proyek perumahan Trusmiland. Ia justru menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dampak banjir hingga dugaan penyerobotan tanah warga oleh pihak pengembang.
Bantahan ini disampaikan Kosasih menyusul insiden cekcok penutupan akses truk proyek perumahan Trusmiland oleh warga. Menurut Kosasih, aksi di lapangan tersebut merupakan bentuk keresahan organik masyarakat Desa Pamengkang terhadap dampak lingkungan dan minimnya kontribusi sosial dari Trusmiland.
Dampak Banjir dan Dugaan Penyerobotan Tanah
Kosasih secara spesifik menyoroti desain saluran perumahan Trusmiland yang dinilai tidak optimal. Akibatnya, setiap kali hujan deras, kawasan perumahan lain hingga permukiman masyarakat sekitar mengalami banjir yang semakin parah.
Selain itu, Kuwu Kosasih juga mengungkapkan adanya dugaan penyerobotan tanah milik warga setempat. “Ada tanah warga yang tidak bisa disertifikasi karena masuk dan sudah diusulkan satu hamparan dalam kawasan perumahan, dan hingga kini status tanah warga menggantung,” jelasnya.
Tudingan CSR Rp 1 Miliar Dipertanyakan
Tudingan mengenai pemberian CSR sebesar satu miliar rupiah dari Trusmiland juga dianggap tidak mendasar oleh Kosasih. Dana tersebut, menurutnya, digunakan untuk pemasangan paving block jalan yang justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan akses perumahan Trusmiland sendiri, bukan murni untuk masyarakat umum.
Kosasih membandingkan dengan bantuan CSR lain yang pernah diberikan Trusmiland, yakni pembangunan gapura Tempat Pemakaman Umum senilai 18 juta rupiah yang memang sudah dimanfaatkan oleh warga. Ia menegaskan, tudingan CSR satu miliar untuk paving block sebagai tanggung jawab sosial perusahaan perlu ditinjau ulang karena pemanfaatannya dinilai hanya untuk kepentingan akses warga perumahan.
Permintaan Mediasi kepada Gubernur Jawa Barat
Melihat kompleksitas persoalan dan keresahan yang timbul di masyarakat Desa Pamengkang, Kuwu Kosasih meminta Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan. Ia berharap Gubernur dapat memediasi persoalan antara pihak perumahan Trusmiland dengan masyarakat, guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
