Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya penguatan kembali jati diri dan identitas bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sunda. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI, mitra kerja Komisi II DPR RI, serta Keluarga Besar HMI dan KAHMI se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jumat malam (6/3/2026).
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa identitas merupakan fondasi utama sebuah bangsa. “Berbicara Indonesia, itu harus bicara identitas. Tidak bisa kita ngomong Indonesia tanpa identitas. Sudah lama, kita, Indonesia ini kehilangan identitas,” tegasnya.
KDM bertekad untuk memulai pembangunan identitas tersebut dari wilayah Jawa Barat, dengan mengedepankan nilai-nilai kesundaan. Ia meyakini HMI dan KAHMI memiliki pemahaman mendalam tentang identitas bangsa dalam menjalankan organisasi mereka. Namun, ia juga mengakui adanya pandangan di sebagian masyarakat yang menganggap pengembalian kesundaan lebih dekat dengan kemusyrikan.
“Paradigma itu berlangsung lama hingga mulai menghilangkan identitas. Menghilangkan identitas, menghilangkan jati diri. Sehingga dalam pemahaman saya, ketika masuk dalam wilayah kebudayaan kesundangan, justru disitulah juga saya masuk ke wilayah universalitas ke Islaman,” ujarnya.
Identitas bangsa, menurut KDM, juga dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat yang tidak mengabaikan lingkungan dan alam. Ia mencontohkan perlunya tata ruang yang adaptif terhadap kondisi alam setempat. “Contoh, semua gedung kantor pemerintahan dibuat sama bentuknya. Padahal kultur setiap daerah pasti berbeda. Desain pembangunan di kota Bandung yang agak dingin harus berbeda dengan di Cirebon. Di Cirebon harus berbeda dengan di Bogor dan lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, KDM menjelaskan bahwa pemerintahan yang bernapaskan Islam berarti pemerintahan yang mengutamakan kebutuhan dan keselamatan warganya, bukan kepentingan pejabatnya. Ia memaparkan capaiannya selama memimpin Jawa Barat. “Saya memimpin Jawa Barat kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien,” pungkasnya.
