Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa perekrutan siswa untuk program Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan seleksi akademis. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin, layak masuk Sekolah Rakyat. Kalau sakit, Kemensos harus obati mereka dulu, baru masuk sekolah,” kata Agus Jabo, Sabtu (21/2/2026), dikutip dari keterangan resmi Kementerian Sosial.
Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui penjangkauan langsung terhadap anak-anak dari keluarga yang terdata pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prioritas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Fasilitas Lengkap dan Dukungan Komprehensif
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang diberikan sangat lengkap, meliputi ruang kelas yang memadai, perpustakaan, serta lapangan olahraga. Selain itu, setiap siswa dijamin mendapatkan makan bergizi tiga kali sehari.
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, setiap siswa juga akan menerima delapan setel seragam dan fasilitas laptop. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan siswa memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pendidikan mereka.
Prioritas Lokal dan Pendampingan Lanjutan
Agus Jabo menambahkan, implementasi Sekolah Rakyat akan sangat memperhatikan konteks lokal. “Setiap kota atau kabupaten nantinya punya sekolah sendiri,” ujarnya. Hal ini berarti, jika Sekolah Rakyat didirikan di Brebes, maka siswa yang diterima harus berasal dari Brebes. Demikian pula, guru dan kepala sekolah akan diprioritaskan dari daerah setempat.
Tidak hanya fokus pada pendidikan akademis dan pembentukan karakter, Sekolah Rakyat juga memberikan pendampingan lanjutan bagi para lulusannya. Pendampingan ini mencakup bimbingan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Untuk itu, Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Progres Pembangunan dan Target Operasional
Hingga saat ini, program Sekolah Rakyat telah menunjukkan progres signifikan. Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik di seluruh Indonesia, menampung total 15.954 siswa. Operasional sekolah-sekolah ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Pemerintah juga tengah gencar membangun Sekolah Rakyat permanen di 104 titik. Pembangunan ini ditargetkan selesai dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2026, memperluas jangkauan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga prasejahtera.
