Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mendorong 47.450 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif di wilayahnya untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan literasi keuangan, serta memanfaatkan pembiayaan secara produktif. Dorongan ini disampaikan Illiza saat menghadiri Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar kolaborasi PNM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Aula OJK Provinsi Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” tersebut menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM, terutama dalam hal literasi keuangan, administrasi, dan pencatatan usaha, di tengah besarnya potensi ekonomi yang ditopang sektor ini.
Menurut Illiza, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan tambahan modal. Pelaku UMKM juga membutuhkan pengetahuan, pendampingan berkelanjutan, akses pasar, serta keberanian berinovasi. “Modal memang krusial sebagai pemicu awal, tetapi modal tanpa pengetahuan akan cepat habis tak berbekas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan UMKM harus diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dari usaha mikro menjadi kecil, kemudian menengah, hingga mampu memperluas pasar ke tingkat nasional dan internasional.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Illiza meminta pelaku usaha untuk menertibkan pencatatan keuangan, meningkatkan kualitas dan kemasan produk, memanfaatkan teknologi digital, serta menggunakan pembiayaan secara sehat dan produktif.
Khusus kepada ibu-ibu peserta PNM Mekaar, Illiza berpesan agar tidak berkecil hati dengan skala usaha yang dijalankan. Ia menekankan bahwa usaha yang bermula dari dapur rumah, warung sederhana, kerajinan, maupun media sosial tetap memiliki arti penting bagi ketahanan ekonomi keluarga. Karena itu, pembiayaan PNM, kata Illiza, perlu dijadikan batu pijakan untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat.
Illiza menyebut UMKM Banda Aceh tersebar di berbagai sektor, mulai perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jasa pendidikan, usaha digital, hingga wisata bahari dan perikanan. “Tugas kita bersama adalah menghubungkan potensi-potensi ini dengan permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jaringan pasar yang lebih luas,” kata Illiza.
Penguatan UMKM ini sejalan dengan Program CEPAT (Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025-2029. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memperkuat keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy serta mendorong digitalisasi UMKM melalui Aplikasi Usaha Teman.
Sepanjang tahun 2026, berbagai pelatihan telah diberikan, meliputi manajemen keuangan, branding dan konten digital, pembayaran QRIS, hingga legalitas dan perpajakan usaha.
Dari sisi pembiayaan, Illiza menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh pada tahun 2025 mencapai Rp3,84 triliun untuk 41,34 ribu debitur. Sementara itu, Banda Aceh menyerap sekitar Rp270 miliar bagi 2.080 debitur. Menurutnya, sinergi antara OJK, PNM, perbankan, dan Pemerintah Kota Banda Aceh diperlukan agar akses pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
PKU Akbar tersebut diikuti oleh 100 peserta terpilih. Para peserta mendapatkan literasi keuangan dari OJK mengenai kanal pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, materi pencatatan keuangan sederhana dari PNM, serta pelatihan penjualan daring. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran produk nasabah, penyerahan beasiswa, dan sertifikat halal.
