Pemerintah Lebanon secara resmi melarang seluruh aktivitas militer Hezbollah pada Senin (2/3/2026). Keputusan drastis ini diambil setelah kelompok milisi tersebut melancarkan serangan roket ke Israel, sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik Lebanon dan berpotensi memicu ketegangan domestik serta eskalasi konflik di Timur Tengah.
Serangan Balasan Hezbollah dan Reaksi Israel
Hezbollah, dilansir dari Reuters, menyatakan serangan roket tersebut merupakan aksi balasan atas “darah suci” Ali Khamenei yang meninggal pada Sabtu lalu, sekaligus sebagai bentuk “pembelaan terhadap Lebanon.” Kelompok milisi Syiah ini didirikan pada 1982 dengan dukungan dan pelatihan dari Islamic Revolutionary Guard Corps Iran, dan sejak itu menjadi sekutu utama Teheran serta pemain kunci dalam politik dan keamanan Lebanon.
Serangan tersebut merupakan aksi militer pertama Hezbollah sejak perang besar dengan Israel pada 2024. Meskipun demikian, Israel hampir setiap hari melancarkan serangan yang menargetkan posisi kelompok tersebut. Israel segera menyalahkan Hezbollah atas eskalasi terbaru ini, bahkan menyatakan pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, kini menjadi “target untuk dieliminasi.”
Militer Israel juga mengklaim telah menewaskan pejabat intelijen senior Hezbollah, Hussein Makled, meskipun klaim ini belum dikonfirmasi oleh pihak Hezbollah. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, menegaskan bahwa negaranya telah memulai kampanye militer terhadap kelompok tersebut. “Kami telah meluncurkan operasi ofensif terhadap Hezbollah dan harus bersiap menghadapi hari-hari pertempuran yang panjang,” ujarnya.
Sikap Pemerintah Lebanon: Tidak Ingin Terseret Perang
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menilai serangan Hezbollah bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Lebanon yang tidak ingin negaranya terseret ke dalam konflik regional. Dalam pernyataan setelah rapat kabinet, Salam menegaskan bahwa keputusan perang dan damai sepenuhnya berada di tangan negara.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh aktivitas keamanan dan militer Hezbollah yang dinilai berada di luar hukum. Pemerintah juga menuntut kelompok tersebut menyerahkan persenjataannya kepada negara. Keputusan ini mencerminkan perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan di Lebanon.
Selama puluhan tahun, Hezbollah dikenal sebagai kekuatan militer dan politik paling dominan di Lebanon. Namun, posisinya melemah setelah perang dengan Israel pada 2024 yang menghantam basis dan kekuatan militer kelompok tersebut. Analis dari Middle East Institute, Paul Salem, menyebut keputusan pemerintah Lebanon sebagai langkah bersejarah, meskipun penerapannya tidak akan mudah. Menurutnya, bentrokan antara negara dan Hezbollah tetap mungkin terjadi jika pemerintah benar-benar berupaya menegakkan larangan tersebut.
Dampak pada Warga Sipil
Di tengah meningkatnya ketegangan, warga sipil kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Serangan udara dan ancaman konflik baru menyebabkan banyak warga meninggalkan rumah mereka. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan warga yang berusaha keluar dari wilayah yang dianggap berbahaya, daerah yang sebelumnya juga menjadi sasaran pemboman Israel pada 2024.
Fatima Haroun, seorang warga yang melarikan diri dari rumahnya di pinggiran selatan Beirut, menggambarkan suasana kepanikan saat serangan terjadi. “Semua orang berteriak di jalanan dan berusaha melarikan diri,” katanya dari kawasan tepi laut Beirut. “Kami sangat lelah dengan perang. Kami hanya ingin hidup aman.”
Hezbollah sendiri menyatakan serangan roket mereka menargetkan fasilitas pertahanan rudal militer Israel di selatan kota Haifa. Militer Israel mengatakan beberapa proyektil jatuh di area terbuka dan satu berhasil dicegat oleh angkatan udara Israel.
