Pemerintah telah menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp55 triliun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,9 triliun. Pencairan THR ini diharapkan dapat dilakukan pada awal bulan Ramadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah berupaya agar dana THR dapat segera disalurkan. “Ya di awal puasa, kita harapkan THR sudah bisa disalurkan,” kata Purbaya belum lama ini.

Purbaya menjelaskan, anggaran THR tersebut merupakan bagian dari proyeksi pengeluaran negara untuk kuartal pertama tahun 2026 yang totalnya mencapai Rp809 triliun. Strategi percepatan belanja negara, termasuk pencairan THR, menjadi instrumen fiskal utama pemerintah untuk menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun. Pemerintah berharap peningkatan likuiditas di masyarakat akan mendorong belanja konsumsi. “Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” tutup Menteri Keuangan.

Rencana pencairan THR di awal Ramadan ini disambut baik oleh para ASN. Asep, seorang PNS asal Subang, mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, mengingat kebutuhan akan meningkat selama bulan suci hingga Hari Raya Idul Fitri. “Ya ada kabar seperti itu, pemerintah rencananya akan merealisasikan THR di awal bulan Ramadan,” ujar Asep pada Minggu, 15 Februari 2026.

Senada, PNS lainnya bernama Yuli berharap agar THR dapat segera direalisasikan. Ia menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang biasa terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. “Ingin nya seperti itu, jangan sampai di detik- detik akhir menjelang lebaran terealisasi nya,” pinta Yuli. Ia menambahkan, pada tahun 2025 lalu, dana THR diterima dua minggu sebelum lebaran, sehingga untuk tahun 2026 ini, ia sangat berharap pencairan dapat dilakukan lebih awal di bulan Ramadan.