Kesediaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyiapkan 8.000 pasukan perdamaian pada pertemuan Board of Peace (BoP) menandai transformasi signifikan dalam arah politik luar negeri Indonesia. Langkah ini tidak hanya sebagai respons spontan, melainkan manifestasi diplomasi aktif yang berlandaskan legitimasi moral dan kepentingan strategis jangka panjang.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, pada Sabtu (21/2), menegaskan bahwa Indonesia kini tidak lagi sekadar menyuarakan perdamaian. “Indonesia tidak lagi sekadar menyuarakan perdamaian, tetapi turut membentuk arsitekturnya,” ujar Khairul.
Sehari sebelum pertemuan BoP, Menteri Luar Negeri Sugiono di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa setiap inisiatif perdamaian harus kembali pada prinsip kedaulatan penuh Palestina. Penjelasan ini, menurut Khairul, krusial untuk memastikan Indonesia tidak terseret dalam upaya rekonstruksi yang mengabaikan dimensi keadilan.
“Dalam forum pertemuan perdana para pemimpin BoP, Presiden Prabowo kemudian menggemakan kompas moral tersebut agar kontribusi Indonesia tetap berpijak pada Solusi Dua Negara sebagai pilar utama,” tambah Khairul.
Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF
Khairul Fahmi memandang International Stabilization Force (ISF) sebagai platform stabilisasi baru yang dibangun di atas kolaborasi multi-negara dengan struktur komando besar. Dengan menyatakan kesediaan menjadi Wakil Komandan, status diplomatik Indonesia langsung naik satu tingkat.
Posisi ini, menurutnya, bukan hanya soal prestise, melainkan juga akses terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan arah masa depan Gaza. Pasalnya, Gaza pasca-gencatan senjata menghadapi kehancuran yang menghentak, dengan puluhan juta ton puing dan jaringan terowongan yang menegaskan residu konflik.
Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyambut kesiapan Indonesia untuk menempati posisi Deputy Commander sebagai sinyal komitmen nyata dari Asia Tenggara. “Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” kata Jeffers.
Nilai Strategis bagi TNI
Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), lanjut Khairul, keterlibatan dalam Combined Joint Operations Center membawa nilai strategis yang tidak ternilai. Operasi besar seperti ini membuka kesempatan untuk meningkatkan interoperabilitas, memperkuat logistik lintas negara, dan mengadopsi standar komando koalisi tingkat tinggi.
