Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra akan menggelar evaluasi rutin setiap pekan. Langkah ini diambil untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) senilai Rp100,1 triliun dapat mencapai target penyelesaian pada tahun 2028.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR, menjelaskan bahwa anggaran jumbo tersebut telah dialokasikan kepada 32 kementerian dan lembaga. Mereka bertugas melaksanakan berbagai program rehab-rekon di wilayah pascabencana Sumatra.
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga. “Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026,” ujar Tito dalam keterangan tertulis Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 21 Juli 2026.
Tito menegaskan, evaluasi mingguan oleh Satgas PRR krusial untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan bahwa proses tender pembangunan hunian tetap (huntap) telah dimulai. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP dijadwalkan akan dimulai pada September 2026.
Meski demikian, Maruarar mendesak pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pengadaan lahan huntap agar segera menuntaskan proses tersebut. Hal ini penting agar tidak menghambat jalannya pembangunan. “Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak Mendagri supaya lahan itu bisa segera tuntas,” tegas Maruarar.
Kementerian PKP sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun 7.952 unit huntap di tiga provinsi yang terdampak bencana, meliputi 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatra Barat.
Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN Arsyadany G. Akmalaputri menyatakan kesiapan PLN untuk mendukung pembangunan huntap. Pihaknya akan menyiapkan jaringan listrik di seluruh lokasi hunian tersebut. “Begitu instalasi pembangunan sudah siap, PLN akan langsung dipasang, Pak. Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga,” jelas Arsyadany.
Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur vital di wilayah terdampak, termasuk jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.
