Pemerintah akan menerapkan kebijakan efisiensi energi lintas sektor mulai April 2026. Langkah ini mencakup skema kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta opsi pembelajaran daring di sektor pendidikan, sebagai respons terhadap dinamika konflik global yang berdampak pada konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus disusun secara terukur, responsif, dan berbasis data. Ia juga menyatakan pemerintah mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19 dalam merumuskan kebijakan ini.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi. Strategi tersebut meliputi:
- Penerapan skema kerja fleksibel, termasuk WFA bagi ASN.
- Penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja.
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
- Penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran.
- Penyesuaian metode pembelajaran, baik daring maupun luring, sesuai karakteristik materi.
Khusus untuk sektor pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
