Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, 3 Maret 2026. Penangkapan ini menjadi sorotan nasional, mengingat Fadia baru saja dilantik untuk periode keduanya sebagai kepala daerah pada Februari 2025.
Peristiwa ini menghadirkan ironi dalam perjalanan politik Fadia Arafiq, yang selama ini kerap dipandang sebagai kisah sukses transformasi figur publik dari dunia hiburan ke panggung pemerintahan. Karier politiknya dinilai banyak pihak sebagai representasi artis yang mampu membuktikan diri tidak sekadar mengandalkan popularitas.
Jejak Karier dari Panggung Dangdut ke Birokrasi
Lahir dengan nama Laila Fathiah pada 23 Mei 1978, Fadia merupakan putri dari pedangdut legendaris Indonesia, A. Rafiq. Mengikuti jejak sang ayah, ia menapaki industri musik dangdut sejak usia muda. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis single “Cik Cik Bum Bum” pada tahun 2000, yang menjadi salah satu lagu populer pada masanya.
Selama bertahun-tahun, Fadia aktif menghiasi panggung hiburan nasional. Penampilannya yang energik serta karakter vokal khas membentuk basis penggemar tersendiri. Kariernya sebagai biduan cukup diperhitungkan di industri dangdut Indonesia.
Pada tahun 2011, Fadia mengambil langkah besar dengan memutuskan terjun ke dunia politik. Motivasi utamanya adalah berkontribusi langsung bagi daerah kelahirannya. Langkah awalnya dimulai saat terpilih sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016, mendampingi Amat Antono.
Masa jabatan tersebut menjadi fase pembelajaran penting bagi Fadia. Di posisi itu, ia mulai memahami dinamika birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah, serta persoalan sosial-ekonomi masyarakat Pekalongan. Pengalaman tersebut membentuk fondasi kepemimpinannya di kemudian hari.
Program Prioritas Selama Menjabat Bupati
Puncak karier politik Fadia Arafiq tercapai ketika ia terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2024. Dalam masa kepemimpinannya, sejumlah program prioritas menjadi perhatian publik.
Program “Dalan Alus Rejeki Mulus” difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan secara masif guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sektor kesehatan, kebijakan layanan gratis dengan cukup menunjukkan KTP menjadi salah satu kebijakan yang banyak dibicarakan masyarakat.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Fadia menggulirkan program beasiswa dan bantuan sekolah bagi warga kurang mampu. Berbagai program ini menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah sebelum akhirnya tersandung kasus korupsi.
