Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan pernyataan keras yang memicu perhatian dunia internasional. Trump memperingatkan bahwa Kuba berpotensi mengalami nasib serupa Iran jika terus menentang kebijakan Washington, mengisyaratkan negara komunis tersebut bisa menjadi target berikutnya setelah konflik dengan Teheran.
Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa kondisi Kuba saat ini sangat lemah dan berpotensi runtuh dalam waktu dekat. Ia menyebut tekanan ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat, terutama melalui blokade energi, telah membuat situasi di negara tersebut semakin sulit.
“Mereka sangat ingin mencapai kesepakatan,” kata Trump, merujuk pada pemerintah Kuba. Ia menambahkan bahwa meskipun Kuba telah menghadapi berbagai tekanan dari Amerika Serikat selama lebih dari 50 tahun, kondisi negara itu kini jauh lebih rapuh dibandingkan sebelumnya.
Trump juga menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan terhadap Kuba. Rubio dikenal sebagai tokoh yang memiliki sikap tegas terhadap pemerintahan di Havana.
Pemerintah Amerika Serikat memang telah memberlakukan berbagai tekanan ekonomi terhadap Kuba, termasuk pembatasan pasokan energi. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di negara Karibia tersebut.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Kuba tidak menerima pengiriman minyak sejak 9 Januari 2026. Kondisi ini memaksa sejumlah maskapai penerbangan mengurangi, bahkan menangguhkan, layanan penerbangan menuju pulau tersebut.
Situasi ini memperparah krisis ekonomi yang telah berlangsung lama di Kuba, ditandai dengan kekurangan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Pemadaman listrik juga kerap terjadi di berbagai wilayah.
Bahkan, baru-baru ini, dua pertiga wilayah Kuba sempat mengalami pemadaman listrik akibat kerusakan di pembangkit listrik Antonio Guiteras, yang merupakan pembangkit terbesar di negara itu.
Di sisi lain, pemerintah Kuba menuduh Amerika Serikat sengaja menekan perekonomian mereka melalui sanksi dan blokade energi. Havana menilai kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.
