Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hassanudin Mas’ud, menjadi pusat perhatian publik setelah videonya viral di media sosial Threads. Dalam video tersebut, ia menyatakan keinginan untuk memiliki helikopter jika menjabat sebagai Gubernur. Keinginan ini disebutnya untuk menunjang mobilitas kerja di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki jarak tempuh sangat jauh.
Pernyataan Hassanudin Mas’ud muncul di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kakaknya, Rudy Mas’ud, yang merupakan Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030. Rudy sebelumnya menuai kritik keras karena pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang menggunakan dana anggaran daerah.
Alasan Teknis dan Kontroversi Publik
Dalam potongan video yang diunggah ulang oleh akun Treads @syahelissa, Hassanudin menjelaskan alasan teknis di balik opsinya memilih moda transportasi udara. Ia menilai perjalanan darat menuju wilayah seperti Kabupaten Berau membutuhkan tenaga dan waktu yang terlalu besar bagi pejabat daerah.
“Kalau saya jadi gubernur, saya nggak mau beli mobil. Saya beli helikopter saja. Karena kalau ke Berau itu effort-nya besar kalau lewat darat,” ujar Hassanudin Mas’ud dalam potongan video berdurasi singkat tersebut.
Pernyataan tersebut segera dianggap kontroversial oleh banyak pihak. Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Timur yang masih membutuhkan banyak perhatian menjadi alasan utama. Publik menilai keinginan tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat saat ini.
Polemik Mobil Dinas dan Pemantauan KPK
Rudy Mas’ud sendiri memenangkan Pilkada 2024 melalui dukungan Partai Golkar sebagai kendaraan politik utamanya. Namun, langkah awal masa jabatannya langsung memicu polemik nasional akibat anggaran fasilitas mewah. Isu ini bahkan menarik perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang dikabarkan telah memberikan teguran lisan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilaporkan tengah memantau pengadaan kendaraan mewah senilai miliaran rupiah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian negara. Transparansi anggaran menjadi tuntutan utama warga saat ini.
Dominasi Keluarga dan Harapan Masyarakat
Dominasi keluarga Mas’ud di kursi pemerintahan Kalimantan Timur kini semakin menjadi perhatian serius para netizen. Posisi strategis sebagai Gubernur dan Ketua DPRD membuat setiap pernyataan mengenai fasilitas dinas menjadi sangat sensitif bagi para pemilih di wilayah provinsi tersebut.
Keluhan mengenai buruknya infrastruktur jalan di Kalimantan Timur menjadi narasi tandingan yang kuat dari netizen. Warga berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan perbaikan akses jalan publik daripada menambah deretan fasilitas mewah bagi para pejabat yang sedang berkuasa.
Bagi generasi Z dan milenial, gaya hidup pejabat sering kali dipandang sebagai cerminan nyata dari prioritas kebijakan mereka. Pengadaan barang mewah di tengah keterbatasan anggaran pendidikan atau kesehatan daerah sering kali memicu sentimen negatif yang sangat masif di media sosial.
Kritik Netizen dan Prioritas Pembangunan
Netizen memberikan kritik tajam mengenai prioritas kerja pemerintah melalui kolom komentar video Hassanudin Mas’ud. “Kunjungan cukup jalan darat makanya jalannya dibagusi bukan mau ini dan itu.. Tp fasilutas ga dibagysi,” tulis salah satu pengguna.
Komentar lain menyoroti perbedaan azas manfaat antara fasilitas pejabat dengan kepentingan publik secara luas. “Bikin jln dong yg bagus, biar rakyat jg bisa ngerasain, kalo helikopter ente doang yg bisa ngerasain,” tulis netizen lainnya.
Hassanudin dalam video tetap menekankan bahwa letak geografis Kalimantan Timur yang sangat luas merupakan kendala utama. Namun, masyarakat tetap berpendapat bahwa solusi atas masalah jarak tersebut adalah perbaikan akses transportasi darat yang bisa dinikmati semua lapisan warga.
