Pengamat ekonomi energi, Noviardi Ferzi, menyoroti kinerja keuangan dan operasional PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sepanjang tahun 2025. Meskipun menunjukkan perbaikan signifikan, Noviardi menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan struktural jangka panjang perseroan.
Menurutnya, di balik angka-angka impresif seperti kenaikan penjualan dan lonjakan laba, PLN masih menghadapi persoalan mendasar. Beberapa di antaranya adalah utang sekitar Rp711 triliun, ketergantungan pada subsidi APBN sekitar Rp177 triliun, kondisi oversupply listrik di beberapa wilayah, serta risiko valuta asing dari kontrak Independent Power Producer (IPP).
PLN Berpotensi Rugi Tanpa Subsidi
“Tanpa subsidi, potensi kerugian bahkan bisa mencapai Rp160 triliun. Ini perlu direformasi, bukan sekadar dikelola,” kata Noviardi seperti dilansir dari terpantau.com, media jaringan Promedia, Rabu, 18 Januari 2026.
Meski demikian, secara kinerja tahunan, PLN dinilai semakin solid dibandingkan tahun 2024. Perseroan diproyeksikan membukukan laba bersih antara Rp12 triliun hingga Rp15 triliun, yang merupakan lonjakan sekitar 100–130 persen secara tahunan. Capaian ini didukung oleh pendapatan usaha yang diperkirakan mencapai Rp550–580 triliun, melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sekitar Rp545 triliun.
Penjualan listrik PLN juga mendekati 310 TWh, atau lebih dari 102 persen target pemerintah, dengan pertumbuhan sekitar 4–6 persen secara tahunan. Performa positif ini ditopang oleh kinerja kuat pada semester I/2025, di mana PLN mencatat pendapatan Rp281,89 triliun (naik 7,57 persen year-on-year) dan laba usaha Rp30,6 triliun, setara 131 persen dari target RKAP.
Sepanjang tahun 2025, nilai penjualan listrik diperkirakan menembus Rp360 triliun. Angka ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 6,62 persen dan sektor industri 4,17 persen. Efisiensi biaya yang mencapai lebih dari Rp251 triliun juga turut mengerek profitabilitas hingga mencetak rekor baru bagi perseroan.
Neraca Keuangan dan Tantangan
Dari sisi neraca, total aset PLN meningkat menjadi sekitar Rp1.796 triliun, dari Rp1.772 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar Rp1.062 triliun. Total utang perseroan berada di kisaran Rp711–734 triliun, dengan Debt to Equity Ratio (DER) sekitar 38–69 persen dan rasio utang terhadap aset di bawah 50 persen. Angka-angka ini menunjukkan tingkat solvabilitas yang relatif kuat untuk perusahaan utilitas berskala besar.
Secara operasional, kemajuan juga terlihat dengan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 99,83 persen. Jumlah pelanggan bertambah sekitar 3,72 juta atau naik 5,88 persen, serta terjadi penurunan durasi dan frekuensi gangguan listrik di berbagai sistem.
Namun, Noviardi mengingatkan bahwa sensitivitas terhadap pergerakan kurs masih tinggi. Setiap depresiasi rupiah Rp1 berpotensi menambah beban biaya sekitar Rp10 miliar, terutama dari kewajiban kontrak pembangkit swasta yang berdenominasi valuta asing. Ia juga kembali menyoroti kondisi oversupply di sejumlah wilayah yang menyebabkan kapasitas pembangkit tidak termanfaatkan secara optimal, namun tetap menimbulkan kewajiban pembayaran bagi PLN.
