Kilatnews.co – Wacana vaksin gotong royong mandiri atau vaksin berbayar, dibanjiri protes banyak pihak. Salah satunya, masyarakat yang menilai program vaksinasi jangan dikapitalisasi dan pemerintah tidak dibenarkan kalau menjadikan vaksin sebagai lahan bisnis.
Kondisi rakyat sedang dalam keadaan darurat, bukan hanya darurat kesehatan, tapi juga darurat ekonomi. Oleh karena itu, vaksin gotong royong semestinya bukan ditunda, melainkan ditolak.
Hal itu disampaikan pengurus Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) Anwar Syaifudin, saat menggelar webiner secara daring di Jateng, pada sabtu malam (17/7/2021), yang bertemakan “Bedah Peraturan PPKM Darurat dan Kebijakan Pemerintah Pasca PPKM“.
“Wacana Vaksin gotong royong mandiri semestinya tidak ditunda, melainkan ditolak oleh pemerintah. Sebab, sebagaimana dalam pembukaan UUD bahwa kesehatan rakyat adalah Tugas utama negara”, kata Anwar kepada Kilatnews.co sabtu, (17/7).
Karena itu, Anwar mendesak presiden agar memipin langsung penangan Covid-19, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada bawahannya, para Meneteri yang telah gagal menangani wabah virus corona.
“Dalam pengendalian Covid-19 langsung di pimpin oleh kepala negara, yaitu Presiden Joko Widodo, bukan menunjuk para menteri. Seperti di negara-negara lain. Penangan Covid langsung di pimpin oleh presiden”. tegasnya.
Sementara itu, mengutip kilatnews.co (7/7), ketua JoMan yang juga merupakan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer, menyebutkan, problem penyelesaian Covid-19 harus dilihat dari aspek pemecahan masalah, bukan dlihat dari dari kacamata bisnis. Ia menilai virus Covid-19 ini penyebarannya sangat mudah dicegah.
“Penyakit Virus ini sangat bisa dicegah, kalau pendekatanya soal bisnis maka sangat bahaya, 1000T anggaran yang disediakan menjadi percuma”. ujarnya Immanuel.
Mantan aktivis 98 ini turut mengecam prilaku aparat dalam menertibkan masyarakat dengan cara-cara yang tidak manusia dan mempertontonkan kekerasan.
“Bangsa ini sebenarnya bangsa yang patuh, kebudayaan budaya dan sosial menjadi pilihan yang bagus. Jangan mempertontonkan kekerasan”. tegas Immanuel.
Immanuel juga meminta kepada pemerintah agar tidak memberikan contoh yang kurang baik, misalnya pergi keluar negeri tanpa mentaati prokes. “Ketauladan pemerintah juga menjadi kuncinya, Jangan sampai pejabat malah menjadi contoh yang kurang bagus, seperti kunjungan ke luar negeri tanpa Prokes”. tutup Immanuel.
