Kilatnews.co – Beberapa organ relawan ganjar membentuk “Rumah Ganjar” guna mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Namun prakarsa relawan ini justru mendapat kritikan dari Bambang ‘Pacul’ Ketua Bapilu DPP PDIP. Bambang mengatakan harusnya minta izin ke Ketum, Megawati.
“Ya paling enggak kan nanya lah ‘kami relawan dari ini mau mendukung Pak Ganjar’ karena kalau bicara mekanisme pemilihan presiden di PDI kan juga ada mekanismenya diputus oleh ketua umum,” ujar Bambang Pacul kepada media, Jumat (30/9).
Pernyataan Bambang ini sebaliknya dikritik oleh Agung Wibawanto, seorang pengamat sosial-politik dari Yogyakarta, yang mengatakan bahwa Bambang tidak paham partisipasi politik rakyat. Menurut Agung, rakyat berpartisipasi memilih siapapun tidak ada kaitannya dengan partai tertentu.
“Lho, Bambang Pacul itu siapa? Dia kan hanya Ketua DPD PDIP Jateng merangkap Ketua Bapilu PDIP. Hanya Ketua Umum (Megawati) dan Sekjen (Hasto Kristanto) yang bisa bicara mengatasnamakan partai. Di luar kedua posisi itu ya tidak perlu didengar sebagai suara partai. Itu suara pribadi,” terang Agung.
“Ini kan aneh. Rakyat berpartisipasi kok harus izin kepada partai itu teori dari mana? Rakyat bebas mau mendukung tokoh siapapun, meski seorang kader dari partai tertentu. Seharusnya, partai tersebut malah senang karena tidak perlu repot membentuk relawan lagi. Ini kan gak beda dengan Dewan Kolonel? Kenapa Dewan Kolonel tidak minta izin dulu kepada Ketum?” Lanjut Agung melalui hubungan telpon kepada kilatnews.co.
Agung pun kembali mengingatkan bagaimana proses Jokowi didukung relawan untuk menjadi presiden 2014 lalu, “Jokowi dulu kan juga begitu. Meski masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika itu, namun dukungan rakyat sangat kuat kepada Jokowi. Sementara PDIP sendiri tegas ingin mengusung Megawati. Namun pada akhirnya Megawati bijak bisa mendengar suara rakyat (relawan) dan merekomendasi Jokowi sebagai capres 2014,” terang Agung.
Namun begitu, Agung melanjutkan, setuju dengan saran Bambang Pacul agar relawan datang ke DPP PDIP dan mendesak Megawati agar mau mengusung Ganjar. Karena pula, menurut Agung, Megawati (PDIP) tengah memantau sejauh mana elektabilitas kadernya dan seberapa besar dukungan relawannya.
“Jika sebagai saran, saya kira ‘Pacul’ benar. Relawan harus ke PDIP untuk menunjukkan keseriusan mereka dan benar didukung rakyat. Desak agar PDIP mau mengusung Ganjar. Jika perlu sedikit diancam, bahwa jika bukan Ganjar maka relawan akan boikot PDIP dalam pileg dan pilpres 2024. Megawati ini kan istilahnya sedang mengamati dan beliau butuh data valid akan siapa nanti kader yang ditunjuknya,” ujar Agung.
PDIP sendiri seperti diketahui terbelah suara antara pendukung Ganjar dan Puan, Agung menilainya sebagai hal biasa dalam suatu partai, “Soal friksi di parpol itu suatu keniscayaan. Dulu (2014) kan juga begitu. Tapi jika sudah satu diputuskan, maka semua kader harus mendukung penuh. Satu suara. Puan secara elektabilitas rendah, tentu PDIP tidak ingin gagal mencapai hatrick. Kecuali mereka berbuat blunder,” tutur Agung.
Dalam sistem politik Indonesia, menurut Agung, seorang capres memang harus diusung oleh partai politik. Sehingga peran parpol masih menentukan. Dengan pemilu serentak ini pilpres dan pileg adalah satu paket. Artinya, siapa yang diusung menjadi capres akan berpengaruh pula kepada suara partai dalam pileg. Rakyat memang sekadar mendukung dan mengusulkan kepada parpol.
