Kilatnews.co – Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) dan Sahabat Desa Jepara, mengupas tuntas kebijakan pemerintah dalam penanganan Corona Virus (Covid-19), di Indonesia. Hal itu tergambarkan dalam kegiatan webinar yang digelar secara daring di Jateng, pada sabtu malam, 17 Juli 2021.
Acara yang diikuti sekitar 150 peserta tersebut mengangkat tema “Bedah Peraturan PPKM Darurat dan Kebijakan Pemerintah Pasca PPKM“. Kegiatan webinar yang di moderatori oleh Lenni Puspitasari ini cukup menarik untuk disimak, karena narasumber yang dihadirkan sangat kompeten, yaitu:
1). Komisi III DPR RI Gilang Dhiela Fararez; 2). Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho; 3). Ketua JoMan-Aktivis 98 Immanuel Ebenezer; dan, 4). Bupati Belitung Timur Drs. Burhanudin.
Anggota DPR RI Gilang Dhiela Fararez, dalam pemaparannya mengatakan bebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),merupakan pilihan kebijakan yang sangat bagus. Meskipun, dalam pelaksanaannya masih banyak aparatur negara masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.
“Peraturan PPKM ini bagus karena menjadi pilihan kebijakan yang bagus. Namun di sayangkan, Pelaksana, aparatur negara kurang maksimal. Inilah yang kita kritik di komisi III. PPKM dan PSBB lebih bagus PSBB”. Kata Gilang.
Lebih lanjut, Gilang mengharapkan agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus lebih manusiawi, jangan sampai masyarakat saat penertiban diperlakukan seperti hewan. “Penegak hukum (aparatur) tolong berikan alternatif, jangan sampai masyarakat diperlakukan seperti hewan, pemerintah harus mengutamakan pendekatan yang humanis”. Lanjutnya.
Sementara itu, Drs. Burhanudin berkomitmen pendekatan yang akan dilakukan oleh Polisi dan Satpol PP di Belitung Timur, saat menjalankan tugas berjalan dengan baik, tidak ada pemaksaan dan berjalan dengan manusiawi.
“Belitung timur tidak termasuk PPKM. Namun, mengingat tingginya angka kasus Covid-19 di wilayah kami, maka kami ambil inisiatif menerapkan PPKM Mikro. Alhamdulillah, PPKM Mikro ditempat kami disambut baik, pedagang-pedagang juga pro terhadap kebijakan kami. Komitmen kami, Polisi, Satpol PP, kita terbitkan atas usaha dan kesepakatan bersama sehingga pendekatan kami melalui kepala desa bisa berjalan dengan bagus, tidak ada pemaksaan, kita berjalan dengan manusia”. Ungkapnya.
Sedangkan, Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho menyampaikan pandangan yang berbeda dari pembicara sebelumnya dalam melihat kebijakan PPKM darurat. Ia pun menilai kebijakan PPKM darurat itu tidak memiliki landasan hukum.
“Istilah PPKM tidak memiliki landasan hukum yang pasti, PPKM hanya intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan tidak ada termasuk dalam UU Karantina Wilayah”. tegas Agung.
Menurutnya lagi, kebijakan yang diambil pemerintah selalu reaksioner dan berdasarkan pada asumsi. Jadi wajar kalau penangan Covid-19 kurang efektif dan tidak terukur.
“pemerintah kurang efektif, dan tidak memiliki parameter yang jelas. Sehingga pemerintah menjadi kewalahan. kebijakan yang di ambil pemerintah selalu reaksioner dan berdasarkan asumsi- asumsi. Wajar kalo kebijakanya tidak efektif dan tidak terukur”. terangnya.
Agung Nugroho menegaskan persoalan yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan meminta pemerintah mengevaluasi program vaksinasi.
“Keteladanan kepemimpinan menjadi kunci utamanya, dari pada banyak kebijakan, lebih baik mengutamakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prokes, dan program vaksinasi juga harus dievaluasi”. harapnya.
Narasumber selanjutnya, Ketua JoMan sekaligus Aktivis 98 Immanuel Ebenezer menyebutkan problem penyelesaian harus dilihat dari pemecahan masalah, bukan dilihat dari penyelesaian dari kacamata bisnis.
“Penyakit Virus ini sangat bisa dicegah, kalau pendekatanya soal bisnis maka sangat bahaya, 1000T anggaran yang disediakan menjadi percuma”. ujarnya.
Mantan aktivis 98 ini juga mengecam prilaku aparat dalam menertibkan masyarakat dengan cara-cara tidak manusia yang mempertontonkan kekerasan.
“Bangsa ini sebenarnya bangsa yang patuh, kebudayaan budaya dan sosial menjadi pilihan yang bagus. Jangan mempertontonkan kekerasan”. tegas Immanuel.
Karena itu, Immanuel meminta pada pemerintah agar tidak memberikan contoh yang kurang baik, misalnya pergi keluar negeri tanpa mentaati prokes. “Ketauladan pemerintah juga menjadi kuncinya, Jangan sampai pejabat malah menjadi contoh yang kurang bagus, seperti kunjungan ke luar negeri tanpa Prokes”. tutup Immanuel.
