Agung Wibawanto, Minta MUI Dibubarkan Saja Jika Memang Tidak Ada Fungsinya
KilatNews.Co – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap terduga teroris yang menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI). Diantaranya Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Ahmad Okbah dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ahmad Zain An-Najah serta Anung Al-Hamat.
Seorang lagi adalah Anung Al Hamad selaku pendiri lembaga bantuan hukum (LBH) Perisai Nusantara Esa, Selasa (16/11). Berdasarkan situs MUI, mui.or.id, identitas Zain An-Najah tercantum di sana. Nama Ahmad Zain tercatat menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat di Nomor 24.
Ketiganya diduga berperan dalam lembaga pendanaan organisasi teroris Jamaah Islamiyah (JI), yakni Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) serta LBH yang memberi advokasi terhadap terduga teroris melalui Perisai Nusantara Esa.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, penangkapan ketiga terduga teroris ini hasil dari profiling dan pemantauan panjang yang dilakukan Densus 88. Menurut Rusdi, sejak penangkapan Parawijayanto (Amir JI) pada Juni 2019, Densus 88 mendapat data terbaru terkait struktur organisasi, rekrutmen, hingga pendanaan organisasi JI.
Baca Juga: Mencintai Ulama Ala Bung Karno?
Mulai dari 2019 tersebut, pendalaman terhadap upaya JI mendapatkan pendanaan untuk keberlangsungan organisasi terus dilakukan. Salah satu hasil pendalaman tersebut diketahui ada dua sumber pendanaan organisasi JI, yakni pendanaan internal melalui infak yang diberikan setiap bulan dari seluruh anggota. “Besarannya sekitar 2,5 persen dari pendapatan anggota setiap bulannya,” ujar Rusdi saat jumpa pers.
Sementara itu, ketika ditanya apakah MUI kecolongan ada anggotanya yang terkait terorisme, Anwar Abbas malah mengatakan, yang lebih kecolongan lagi adalah negara karena di kalangan rakyatnya ada jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) dan kotak amal Teroris.
“Ada kelompok- kelompok yang memiliki faham yang sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila yaitu liberalisme kapitalisme dan sosialisme komunisme, bahkan ada kelompok masyarakat yang benar-benar secara terang-terangan menantang negara dan pemerintah yang terorganisir secara baik yang bentuknya berupa gerakan separatis serta KKB di Papua,” kata Anwar saat dihubungi media, Rabu (17/11).
Jawaban Anwar ini mendapat kritikan dari Agung Wibawanto, seorang pengamat politik dari Yogya, “Coba lihat saja, ketika dikonfirmasi terkait dengan anggota MUI, Anwar justru bungkam. Hal ini justru memancing pertanyaan publik,” ujar Agung saat ditemui media, Kamis (18/11).
Baca Juga: Senjata-Senjata Gus Baha dan Buya Syakur Yasin Dalam Menghadapi Nafsu
Lebih lanjut Agung mempertanyakan, “Mengapa lembaga negara seperti MUI ada anggotanya yang terindikasi teroris? Mengapa MUI tidak mengakui saja anggotanya terlibat dalam jaringan teroris, bukan malah mengalihkan soal ke faham lainnya? Seharusnya MUI instrospeksi selama ini ada fungsinya nggak?”
Sepwrti diketahui, belakangan ini MUI kerap menjadi sorotan publik terkait para anggotanya yang getol membahas dan mengurusi soal politik. Hal ini dipandang Agung sebagai sesuatu yang aneh, “Apa urusannya MUI dengan politik? Apakah memang MUI sekadar dijadikan sebagai kendaraan politik bagi sebagian anggotanya? MUI itu lembaga negara lho,” tambah Agung.
Artinya, MUI memang dibentuk oleh negara. MUI bertanggung-jawab kepada publik melalui negara. Lantas mengapa seolah MUI selalu berseberangan dan menentang pemerintah (negara)? Suara MUI selama ini lebih condong kepada aspirasi ormas Islam beraliran radikal. Kecurigaan publik bagi Agung beralasan.
“Terlebih, Anwar Abbas beberapa waktu kemarin pernah meminta agar Presiden membubarkan Densus 88, yang didukung Fadli Zon, ada apa? Jangan-jangan mereka terlibat? Dan sekarang terbukti, ada anggota MUI ditangkap, kan?” Pada akhirnya, Agung pun meminta agar MUI Dibubarkan saja, “Jika memang tidak memiliki fungsi dan legitimasi lagi, maka lebih baik MUI dibubarkan saja agar menghemat uang negara,” tutup Agung.
