KilatNews.Co – Baru beberapa hari lalu masyarakat dikagetkan oleh statemen HRS yang mengancam Kapolda Metro Irjen Fadil Imran dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman. Ia minta agar pengikutnya memboikot keduanya karena dianggap sebagai penjahat HAM. Berikut seruan HRS.
Diingatkan kembali kepada segenap habaib, ulama, kyai, da’i, tokoh Islam dan umat tentang seruan IB-HRS sejak peristiwa tragedi KM 50.
Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung maka bubar saja…!! Tinggalkan…!! Karena Fadil dan Dudung “penjahat HAM” terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 Laskar FPI pengawal IB HRS di rumah penyiksaan.
Itu soal seruan HRS yang entah didengar atau malah cuma diabaikan saja oleh Fadil dan Dudung. Tidak lama, sidang MA memutuskan pengurangan masa tahanan HRS hanya 2 tahun saja (korting yang lumayan) dengan alasan tidak menyebabkan korban dalam kasus RS Ummi.
Diperkirakan 2023 HRS sudah bebas kembali. Dan sangat mungkin akan kembali “manggaduhkan” kontestasi pilpres 2024. Benarkah akan gaduh dan membuat kekhawatiran masyarakat semakin memuncak? Tunggu dulu. Presiden Jokowi sepertinya tidak ingin ketinggalan set dari skenario keterlibatan HRS dalam pilpres nanti.
Setelah mengangkat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kemudian Jokowi pun menunjuk Letjen Dudung untuk menduduki posisi KSAD menggantikan Andika. Adakah ini sebagai antisipasi Jokowi meredam kelompok HRS yang terkenal militan dan radikal? Tentu kita bisa melihat kiprah dan tindakan tegas Dudung selama menjabat sebagai Kasdam Jaya kepada kelompok HRS.
Karena sikapnya itulah HRS telah menetapkan Dudung sebagai musuh nomer satu mereka. Strategis kah langkah HRS memusuhi aparat TNI? Beranikah kelompok HRS berhadapan langsung dengan TNI? Semakin menarik ditunggu bagaimana ketika Dudung menjadi KSAD. Untuk agenda terdekat reuni 212 saja Dudung sudah menolak keras tidak boleh ada kerumunan. Siapa sebenarnya Dudung?
