Kilatnews.co – Tanpa tedeng aling-aling Prabowo mengatakan ada menteri di kabinet Jokowi yang neolib. Hal ini tentu menjadi pembahasan banyak orang terutama di medsos. Pertama, apa Prabowo serius atau sedang bercanda? Pahamkah Prabowo akan konsekuensi yang dikatakannya bisa mengarah kemana-mana? Pahamkah Prabowo akan arti neolib, atau memiliki definisi sendiri? Mungkinkah ini seperti yang dikatakan koleganya, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari drakor? Apa tujuannya?
Prabowo menyampaikannya di Rakernas LDII 2023, Jakarta, Selasa (7/11), saat memaparkan ‘aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi’. “Begitu saya masuk kabinet saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat. Kebijakan-kebijakan (Presiden Jokowi) selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu,” kata Prabowo. saya masuk kabinet saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat. Kebijakan-kebijakan (Presiden Jokowi) selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu,” kata Prabowo.
Baca Juga: Dibalik “Dukungan” Jokowi Kepada Prabowo, Pengamat: Ada Misi Lain
Hal ini menggelitik keingintahuan publik, siapa sebenarnya yang dimaksud? Bukan tanpa alasan mengapa publik menjadi kepo. Pertama, bukankah selama ini salah satu sosok yang dianggap neolib adalah dirinya sendiri bersama adiknya, Hasyim? Kedua, bukankah menteri yang terkait perekonomian dan perdagangan semuanya mendukung dirinya sebagai capres? Sebut saja, Airlangga Hartarto (menko perekonomian).
Ada lagi Bahlil Lahadalia (Kementerian Investasi/BKPM), Zulkifli Hasan (Mendag), Erick Thohir (Men BUMN), LBP (Men Marinves), Agus Gumiwang Kartasasmita (Men Perindustrian). Mengapa ada dugaan ini? Karena neolib terkait dengan pasar bebas atau perdagangan bebas dan investasi global. Adakah Prabowo menuding salah satu atau dua dari pendukungnya sendiri? Dan itu menteri pilihan Jokowi yang kini begitu dikaguminya?
Ketiga, meski tidak berbau langsung neolib, namun kebijakan ekonomi Jokowi sendiri juga menunjukkan ciri yang sama, yakni mempermudah birokrasi agar pemilik usaha asing masuk ke Indonesia. Membuka kran investasi asing. Menjamin keamanan serta stabilitas bagi iklim usaha asing dsb. Adakah Prabowo memberi kode “kritik” atas kebijakan ekonomi Jokowi? Ingat saat pilpres 2019, Prabowo kerap menyindir Jokowi dengan asing dan aseng.
“99% tanah kita dikuasai asing dan rakyat hanya mendapat 1% saja,” ucap Prabowo ketika itu. Prabowo menuding kebijakan Jokowi terlalu pro asing. Sedang Prabowo yang memang mengidolakan Bung Karno selalu terobsesi semua pidato dan narasi bung Karno, salah satunya terkait neolib. Tapi itu sebatas kebanggaan mendengarkan pidato, sementara praktiknya, Prabowo sendiri seorang pengusaha multi nasional dan menguasai banyak tanah di Indonesia.
Baca Juga: Potensi Indonesia Ditengah Perang Dagang Amerika-Cina
Neolib atau Neoliberalisme juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal. Mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.
Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Ini sebagian merupakan ciri kebijakan ekonomi Jokowi.
Meski begitu, Jokowi tetap memperhatikan semua kebutuhan rakyat terutama yang kekurangan dengan memberi bantuan sosial, baik tunai maupun dalam bentuk barang (sembako). Perdebatan antara neolib dan komunisme (dua kutub ideologi dunia) memang sudah menjadi pembahasan klasik. Bung Karno sendiri mendasarkan ekonomi Indonesia para filosofi kerakyatan dengan koperasi sebagai solo gurunya (pondasi) dan gotong royong sebagai semangatnya (etos).
Baca Juga: Kata Pengamat Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo: Ojo Geer Sik
Kembali kepada pernyataan Prabowo, sepertinya, ada dugaan ia hanya sekadar cerita lalu menggunakan istilah neolib untuk membedakan dengan kebijakan Jokowi yang menurut Prabowo sangat populis. Atau, mungkin juga karena pada awal Prabowo masuk kabinet, ia belum mengenal banyak menteri-menteri yang ada. Bisa saja yang dimaksud adalah salah satu yang kini justru mendukung dirinya nyapres. Namun begitu, ada satu menteri yang sangat berperan dalam menjaga kendali cash-flow negara.
Siapa dia? Sri Mulyani (SMI), menteri keuangan. Ia pengendali semua aktivitas menteri-menteri yang disebutkan di atas. SMI begitu berkuasa mengatur keluar masuk kas negara. Mana yang perlu ia rem dan mana pula yang perlu ia buka lebar kran nya. Itupun atas sepengetahuan dan kehendak presiden Jokowi tentunya. SMI tidak tergabung untuk mendukung Prabowo karena memang ia sudah memilih bersikap profesional dengan tetap bekerja dan tidak menghiraukan pemilu.
Yang menjadi lucu, Airlangga Hartarto justru memberi pernyataan bahwa statement Prabowo adalah bagian dari drakor. Hal itu diungkap Airlangga usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/11/2023). “Drakor” (mungkin) mengutip ucapan Jokowi saat pidato di acara puncak HUT Golkar. Jokowi menganggap perpolitikan Indonesia menjelang pemilu lebih banyak drakornya. Menurut Jokowi, pilpres harusnya jadi ajang pertarungan ide bukan pertarungan perasaan.
“Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana,” ujar Jokowi. Drakor di sini artinya terlalu dipolitisasi, dibuat-buat bahkan cenderung lebay. Prabowo lebay?
Agung Wibawanto. Penulis adalah Jurnalis dan Pengamat Sosial
