Di hari ketiga kunjungan kerja sebagai Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Relawan Perjuangan Demokrasi salah satu sayap dari PDI Perjuangan. Saat kunjungan kerja tersebut Fokky Ardiyanto S.IP, juga bertemu dengan aktivis pemuda yang berada di Sumatera Barat, dalam rangka persiapan pembentukan kepengurusan Repdem di Sumbar.
Pertemuan itu selain diisi dengan diskusi juga dilanjutkan dengan melihat secara langsung potensi wisata sejarah yang ada di Sumatera Barat, yaitu di rumah Bung Hatta, rumah Tan Malaka, Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan pembangunan Museum PDRI yang ada di puncak bukit barisan.
Dalam rangkaian acara tersebut selain disepakati tentang pembentukan kepengurusan Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebagai salah satu sayap PDI Perjuangan, menurut rencana akan diadakan konferda di bulan Agustus 2020 juga memberi masukan kepada Pemerintah Sumatera Barat, untuk mengembangkan potensi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Limapuluhkota secara terintegrasi.
Dimana di Kabupaten Limapuluhkota tepatnya di kecamatan Suliki dan kecamatan Gunuang Omeh ternyata banyak potensi wisata yang dapat mendukung keberadaan wisata sejarah. Yang ada di sana, yaitu wisata memetik buah jeruk Gunuang Omeh yang terkenal, serta wisata kuliner ngopi yang nikmat di puncak bukit barisan tempat dibangunnya museum PDRI.
Seperti diceritakan sejarah bahwa ketika agresi militer Belanda ke-2 di Ibu kota RI Yogyakarta, Bung Karno sebelum ditangkap oleh Belanda memberi mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang ada di Bukit Tinggi Sumbar, untuk membentuk PDRI artinya bahwa Sumbar menjadi penyelamat pemerintahan Indonesia waktu itu sehingga tetap eksis dalam percaturan dunia walaupun Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda.
Selain itu, dalam rangka pengembangan wisata sejarah di Sumatera Barat, Fokki Ardiyanto S.IP selaku yang ditugaskan untuk dapat membentuk kepengurusan Repdem di Sumatera Barat juga mengharapkan Gubernur Sumbar dapat membentuk propinsi kembar dengan DI. Yogyakarta. Mengingat jalinan sejarah 1948, disamping potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, diantara kedua propinsi tersebut dalam kerangka kesejahteraan masyarakat. Perlu juga diingat bahwa hampir semua pelaku ekonomi dari tanah minang juga banyak yang berusaha di Yogyakarta.
Penulis, Fokki Ardiyanto S.IP
Anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Pelaksana Tugas Pembentukan Repdem Sumbar
