Kilatnews.co – Aksi besar-besaran BEM Nusantara akan digelar setelah konsolidasi dengan seluruh Presiden Mahasiswa. Aksi akan dilakukan jika pemerintah tetap memperpanjang kebijakan PPKM Darurat.
Aksi BEM Nusantara ini merupakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan perpanjangan PPKM Darurat, yang kemudian diubah menjadi PPKM level 3&4.
Ketua BEM Nusantara DIY Ach. Mubarok mengatakan aksi besar-besaran akan digelar BEM Nusantara setelah konsolidasi dengan seluruh Presiden Mahasiswa (Presma).
“Jika memang pemerintah tetap melakukan perpanjangan, maka BEMNUS akan melakukan aksi besar-besaran dengan mengajak seluruh elemen mahasiswa, baik yang tergabung dalam BEMNUS DIY maupun mahasiswa individu. Terkait waktunya, kami akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan seluruh Presma2 dan mahasiswa lainnya. ungkap Ach. Mubarok kepada kilatnews.co melalui via WhatsApp pada Minggu, (25/7).
Terkait dengan kekhawatiran aksi besar-besaran BEM Nusantara akan melahirkan cluster baru ditengah angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Ketua BEM Nusantara DIY ini mengatakan masih tetap ada kekhawatiran.
“Khawatir pasti ada. Akan tetapi kami lebih khawatir ibu-ibu yang berjualan dipasar dengan lapaknya digusur karena PPKM ini. Mereka berjualan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya”. lanjut Mubarok.
“Kesehatan emang penting, tapi keberlangsungan kehidupan sehari-hari itu sangat penting”. tutupnya.
Sebagaimana diwartakan kilatnews.co pengurus BEMNUS DI. Yogyakarta, mengatakan kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan kurang efektif untuk menekan angka kasus infeksi Covid-19.
Justru, kebijakan PPKM Darurat hingga PPKM level 3&4, sudah membuat kondisi masyarakat semakin menderita. Selain itu, kebijakan PPKM dirasa kurang efektif dalam mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar covid-19.
Hal ini kita rasakan bersama dengan meningkatnya pasien dirumah sakit, dan semakin banyaknya jumlah orang yang meninggal.
Dengan adanya PPKM malah membuat masyarakat semakin menderita karena mata pencarian kehidupan mereka menjadi terganggu dan pemerintah sendiri belum mampu memberikan solusi yang konkrit bagi mereka.
Atas kondisi inilah, BEMNUS menyatakan sikapnya terkait dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM. Adapun sikap BEMNUS, sebagai berikut:
- Menolak Perpanjangan PPKM dengan bentuk apapun.
- Usut tuntas aparat yang melakukan tindakan represif di masa PPKM terhadap Masyarakat.
- Mendesak Presiden untuk mengusut tuntas kasus korupsi bansos di masa pandemik Covid-19.
- Mendesak Presiden unuk segera memulihan ekonomi nasional.
- Jika PPKM diperpanjang Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan aksi besar-besaran
