Kesadaran dan Ketersediaan Menuju Herd Immunity
Oleh : Raiza Rana Viola Riady,S.H
Corona Virus Disease (COVID-19) kurang lebih sudah satu tahun setengah menyebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran, dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat PPKM Darurat hingga PPKM Level 3&4. Akan tetapi lonjakkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terbilang tinggi dan mengkhawatirkan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan sosialisasi penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitaas (5M). Bahkan Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti penerapan PSBB hingga PPKM, yakni melangsungkan vaksinasi terhadap seluruh elemen masyarakat agar dapat terciptanya Herd Immunity.
Herd Immunity ialah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung, atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, empat dari setiap lima orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit, dan tidak akan menyebarkan virus tersebut lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan. Bergantung pada seberapa menular suatu infeksi, biasanya 70% hingga 90% populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai kekebalan kelompok.
Baca Juga:
Puan: Keberhasilan Penanganan Covid-19 Kunci Pertumbuhan Ekonomi ke Depan
Proses mencapai Herd Immunity senantiasa harus didukung dengan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam menghentikan penyebaran Covid-19 dengan cara menerapkan 5M dan mengikuti vaksinasi agar dapat terciptanya Herd Immunity di Negara Indonesia. Sayngnya kesadaran masyarakat kita sangat minim dalam menerapkan 5M, seringkali kita jumpai masyarakat masih lalai dan enggan untuk memakai masker, penggunaan masker bukan didasarkan atas kesadaran untuk menghindari penyakit tetapi untuk menghindari petugas yang sedang melakukan patroli pengawasan pencegahan penyebaran Covid-19.
Pemerintah diharapkan dapat lebih masif melakukan sosialisasi atau dengan kata lain dapat membentuk relawan yang dapat ditempatkan di setiap titik, seperti kecamatan hingga kelurahan untuk bergerak memberikan sosialisasi sekaligus edukasi tentang bahayanya Covid-19, serta pentingnya mengikuti vaksinasi. Ketika kesadaran masyarakat sudah terbentuk, maka dapat dipastikan pengendalian penyebaran virus ini dapat berjalan efektif, atau setidaknya tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam data terkonfirmasi positif Covid-19. Dukungan masyarakat sangatlah penting, karena dengan adanya kesadaran masyarakat, akan mempermudah kinerja pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut.
Ketersediaan Dosis Vaksin dan Bantuan untuk Masyarakat
Pemerintah Indonesia tentu berusaha semaksimal mungkin agar masyarakatnya tidak terpapar Covid-19, sekalipun jika terlanjur terkonfirmasi positif, maka Pemerintah mengupayakan agar dampak yang dialami oleh masyarakat tidak begitu parah, yakni dengan vaksinasi.
Vaksin sendiri tidak membuat seseorang kebal dengan virus, tetapi vaksin memiliki khasiat salah satunya dapat membentuk dan memperkuat imun masyarakat. Ketika masyarakat yang telah di vaksin, namun masih terkonfirmasi positif, tentu dampak yang disebabkan oleh virus tidak begitu parah dibandingkan dengan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Artinya vaksinasi dapat membantu mengendalikan penyebaran Covid-19 yang semakin hari penyebarannya cukup mengkhawatirkan.
Baca Juga:
Puan: Pasokan dan Distribusi Vaksin Covid-19 Harus Semakin Lancar
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dinilai cukup tinggi, bahkan banyak sekali masyarakat yang mulai berdatangan ke faskes maupun puskesmas meminta untuk divaksin, maka Pemerintah harus mempersiapkan dosis vaksin yang memadai agar keinginan masyarakat untuk divaksin dapat terealisasi dengan baik di setiap tingkat Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi Indonesia. Sebab, Kabupaten/Kota merasa bahwa dosis vaksin yang mereka terima dianggap masih kurang memadai. Parahnya, di beberapa Kabupaten/Kota sempat terhenti dalam pelaksanaan vaksinasi. Tentu permasalahan ini harus segera dituntaskan, jika Pemerintah Pusat ingin membangun Herd Immunity di Negara Indonesia.
Tidak hanya sampai dosis vaksin, begitupun dengan bantuan. Dimulai dari BLT, BST, BSU dan sebagainya sangat penting bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui adanya pandemi ini sangat berdampak bagi sektor usaha, pekerjaan, mulai dari usaha yang gulung tikar, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah juga harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, setidaknya masyarakat bisa melewati pandemi ini hingga selesai, atau dengan kata lain “Survive” menghadapi pandemi Covid-19.
Seyogianya dosis vaksin diharapkan dapat selalu tersedia begitupun dengan bantuan-bantuan yang ada. Tentu saja kita antara pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi serta bersinergi, berjuang memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan kata lain, adanya bantuan yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat, harus digunakan dengan bijaksana oleh penerima bantuan, karena dengan situasi seperti ini yang paling utama adalah bertahan.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap petugas di lapangan, jangan sampai pemberian bantuan tidak didasarkan pada kriteria, tetapi pada penilaian sanak dan saudara. Kepercayaan masyarakat di bangun atas apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Jika terdapat oknum yang memberikan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah harus mengambil sikap bijak dan tegas, agar tidak menimbulkan stigma negatif di tengah kehidupan masyarakat.
Raiza Rana Viola Riady,S.H. Penulis adalah Pegawai Bidang IKP Diskominfo Kota Pangkalpinang
