Kilatnews.co-, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang bertindak sebagai representasi warga negara. Anggota DPR berasal dari partai politik dan dipilih lewat pemilihan umum, sejalan dengan ketentuan UU Republik Indonesia No.17 Tahun 2014. UU yang sama juga menetapkan jumlah anggota DPR adalah 560. Presiden adalah pimpinan tertinggi negara yang meresmikan DPR. DPR memiliki masa jabatan selama lima tahun dan berkewajiban menjadi bagian dari salah satu komisi.
Fungsi DPR
DPR memiliki tanggung jawab, kewenangan, serta hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut UUD 1945, fungsi DPR melibatkan legislasi, pengaturan anggaran, serta pengawasan. Fungsi legislasi DPR termasuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU terkait otonomi daerah dari DPD, membentuk wilayah, dan mengelola sumber daya alam. DPR juga bertanggung jawab untuk meninjau RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPD serta menyetujui atau menolak peraturan pengganti undang-undang yang diusulkan oleh Presiden.
Fungsi anggaran DPR melibatkan peninjauan dan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh Presiden. Anggota DPR juga memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan masukan DPD mengenai APBN dan melakukan pengawasan terhadap manajemen keuangan negara.
Fungsi pengawasan DPR mencakup pemantauan pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan laporan pengawasan yang diberikan oleh DPD.
Selain fungsi utama tersebut, DPR memiliki tugas dan wewenang lain, termasuk menampung aspirasi rakyat, memberikan persetujuan untuk perang atau perdamaian, pemilihan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, pertimbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi, serta penunjukan duta besar.
Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan yang penting. Sementara itu, hak angket memungkinkan DPR melakukan investigasi terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah. Ketiga, hak menyatakan pendapat dapat digunakan oleh DPR untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Oleh karena itu, DPR memegang peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia. Memahami dengan baik tanggung jawab, fungsi, dan hak-hak DPR merupakan langkah penting dalam mendidik setiap pemilih mengenai demokrasi.
Fungsi-fungsi DPR yang esensial memiliki peran yang menentukan bagi nasib rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, memilih wakil yang tepat adalah hal yang krusial bagi masyarakat. Pertimbangan terhadap pengalaman, integritas, dan visi misi menjadi hal penting dalam proses pemilihan. Salah satu aktor yang layak dipertimbangkan adalah Titiek Soeharto, yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.
