Dian Interfidei, Lembaga Juang Semangat Toleransi dan Keberagaman
Oleh : Agung Wibawanto
Scroll Untuk Lanjut Membaca
KilatNews.Co – Saya mengenal Dian Interfidei (DI) sudah lama sekitar tahun 90-an (DI berdiri tahun 1991). Saat itu saya masih ikut sibuk di Yayasan Lapera Indonesia (YLI). Tahun-tahun tersebut bisa saya katakan masa jaya-jayanya atau booming LSM (NGO’s). Padahal juga di tahun-tahun tersebut lah masa transisi yang krusial era orba berpindah ke era reformasi. Tidak banyak organ maupun tokoh yang berani lantang secara terang-terangan melakukan kritik kepada pemerintahan orba ketika itu.
Satu dekade terakhir masa orba (1988-1998) merupakan tahun-tahun pertaruhan. Di mana apabila tidak ada satu sikap dan tindakan tegas dari gerakan masyarakat sipil (civil society), maka kekuasaan orba mungkin akan terus berlangsung hingga kini (meski sekarang kekuasaan orba sudah tumbang, namun kekuatan itu masih tetap bersisa). Di sisi lain, rezim pun saat itu semakin galak menerapkan gaya kekuasaan yang represif totaliter.
Labsos sebagai Kritik Terhadap Sistem dan Budaya Pendidikan Tinggi
Tamansari Indonesia: Mana Dadamu Pemuda!
Bukan lagi otoriter, namun sudah menjadi totaliter karena semua lini kehidupan masyarakat berada dibawah tekanan dan kontrol negara (dari pusat hingga desa). Jangankan berteriak lantang melawan rezim orba, sekadar berbisik melakukan kritik dan bahkan bermimpi (wacana) pembaruan saja sudah ditangkap, diberangus dan diberedel. Sama sekali tidak ada kebebasan berpolitik untuk bersuara mengekspresikan pendapat.
Kondisi seperti itu sesungguhnya sudah terjadi sejak pertama Suharto mengambil-alih paksa kekuasaan dari Presiden Sukarno. Namun, di sepuluh tahun terakhir masa kekuasaannya (sekali lagi) menjadi satu babak perjalanan bangsa Indonesia yang paling krusial. Tapi, pada sepuluh tahun itu pula, perlawan civil society mulai bangkit yang diawali oleh gerakan mahasiswa melalui aksi massa nya juga kelompok-kelompok studi mahasiswa.
Mereka terus menggembleng pemahaman akan perubahan dan pembaruan Indonesia terus digaungkan (baik di kalangan internal kampus maupun ke rakyat). Tidak peduli harus menghadapi gaya represi aparat, tidak peduli ditangkap dan diproses (siksa) di garnizun, tidak peduli selalu diintai Intel setiap pergerakan para aktivis. Secara inten dan berkesinambungan (pengkaderan) gerakan mahasiswa meluas membentuk beberapa jaringan antar kota maupun wilayah.
Itu semua membutuhkan waktu yang tidak sebentar melainkan hampir satu dasawarsa (10 th). Maka jika dikatakan aksi pendudukan gedung DPR/MPR (1998) merupakan aksi spontanitas, dan dadakan dari mahasiswa yang merasa menjadi hero ketika itu adalah tidak benar sama sekali (kesaksian Fahri Hamzah yang menyebut seperti itu). Seperti tidak mau kalah, gerakan civil society dalam bentuk lain juga mulai dilakukan oleh beberapa LSM.
Tidak Ada Tempat bagi Gerombolan Anti Pancasilan Di Negeri Ini
17 Tahun Paska Sumpah Pemuda, Indonesia Merdeka, Bagaimana Sekarang?
Awalnya baru satu-dua yang berani mengangkat issue pendidikan politik, buruh, petani dan nelayan. Aksi yang dilakukan pun tidak sekadar karitatif lagi, namun mulai menjurus kepada kesadaran politik rakyat. Seperti juga yang dilakukan oleh YLI, memberikan kesadaran berpolitik dan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Advokasi langsung pun diberikan kepada rakyat (buruh, petani dan nelayan) korban kesewenangan kekuasaan.
Jujur, saat awal, memang terjadi semacam gap pemahaman gerakan antara GM dengan NGO, dimana GM melakukan kritik bahwa NGO hanya sebagai underbow pemerintah ketika itu yang tidak berani bersuara dan bertindak lantang melawan rezim. Sebaliknya, NGO menganggap bahwa sebuah gerakan membutuhkan strategi alternatif yang tidak melulu frontal berhadap-hadapan. Rakyat harus diberi kesadaran secara meluas terlebih dahulu.
Kembali kepada Dian Interfidei. YLI bersama DI menggandeng lembaga lainnya yang “berani” untuk bahu-membahu berkolaborasi memperluas strategi gerakan melakukan penyadaran kepada masyarakat terutama terkait dengan kebebasan beragama, dan juga hidup toleransi. DI ini lah bisa dikatakan sebagai lembaga yang intens bagi gerakan civil society melakukan kajian bersama, bahkan melakukan aksi turun ke jalan.
Th Sumartana (Pak Ton), Elga Sarapung, Zuly Qodir, dll adalah beberapa sosok DI yang saya kenal konsisten menyuarakan nilai-nilai toleransi dan keberagaman di setiap pembicaraannya. Hingga (jika saya tidak salah ingat) di akhir 1997 atau di awal 1998, bersama-sama dengan tokoh akademik UGM, seperti: Prof Lukman Sutrisno, Prof Nasikun, Dr Susetiawan dll, didorong lahir dan terbentuknya KKY (Komite Kemanusiaan Yogyakarta) yang juga menyusul Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB/Beriman).
Di masa itu pula gerakan civil society semakin berkembang dan menyatu antara NGO dengan GM. Tidak hanya itu, komunitas kalangan profesi pun menyatakan satu dalam meneriakkan perubahan ataupun reformasi. Peran DI tidak hanya membuka ruang pemikiran akan dialog dialog teologis namun juga berani menyokong gerakan yang waktu itu sifatnya sudah politis, seperti rencana aksi dll. Beberapa kali DI membuat rilis ke media dengan kritik keras kepada rezim.
Saya ingat, kantor DI di Banteng, Sleman, dijadikan tempat rapat dan basecamp beberapa kali aksi massa yang juga sempat mengangkat nama Amien Rais (namun AR pada akhirnya terbukti menghianati semangat reformasi itu sendiri dengan manuver menggulingkan Gus Dur). Hampir 23 tahun lalu, kini saya mampir kembali ke kantor DI. Masih di tempat yang sama, masih dengan bangunan yang sama, masih dalam suasana yang sama (damai dan teduh penuh kehangatan).
Hanya orang-orangnya saja sudah banyak yang baru atau digantikan (selain Elga Sarapung yang saya sangat kenal). Elga masih setia mengawal semangat dan keberadaan DI dalam 30 tahun masa pengabdian. Tidak banyak lembaga masyarakat yang mampu bertahan sekian lamanya, terlebih dengan sosok yang mengabdi di dalamnya selama itu. Kunjungan dan pertemuan singkat saya ini menjadi semacam napak tilas mengingatkan saya kepada banyak memori di era orba. Salut kepada DI.
